Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan, partainya membuka koalisi dengan semua partai politik untuk Pilkada 2020 mendatang.
Menurut dia, koalisi PKS di daerah bersifat cair dan terbuka.
"Kami akan bangun koalisi dengan partai-partai. Pokoknya kita buka secara cair. Yang penting targetnya menang," kata Jazuli usai membuka rapat kerja nasional PKS di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Baca juga: KPU Akan Petakan TPS yang Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada 2020
Jazuli juga menyinggung Nasdem yang akhir-akhir ini sempat mesra dengan PKS lewat pertemuan pimpinan masing-masing.
"Teman-teman tahu kan Nasdem ke PKS di antara isunya kita membangun akan kerja sama. Nanti kalau ada tempat kita bisa kerja sama, ya dengan Nasdem kita kerja sama," lanjut dia.
Jazuli menegaskan, target PKS dalam Pilkada 2020 adalah meraih kemenangan sebanyak-banyaknya.
Karena itu, kerja sama dengan partai lain adalah sebuah keniscayaan.
Baca juga: Keluarga Jokowi Maju Pilkada: Gerindra Nilai Lumrah, PKS Singgung Nepotisme
Jazuli menambahkan, PKS tidak hanya akan bekerja sama dengan parpol-parpol yang selama ini dekat dengan PKS. Misalnya Nasdem dan Partai Berkarya.
"Bukan berarti dengan partai yang tidak pernah datang kita tidak mau kerja sama. Tetap kita mau kerja sama, karena DPP PKS seperti yang fraksi PKS sudah lakukan, di DPR kunjungan silaturahim kebangsaan ke fraksi yang ada di DPR, " lanjut dia.
Saat disinggung apakah raker PKS ini sebagai upaya membentengi kader dari Partai Gelora, Jazuli menolak anggapan itu.
Baca juga: PKS: Kami Oposisi di Pusat, Tidak di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dia menyatakan PKS tidak merasa digerogoti oleh pihak manapun.
"PKS alhamdulillah sudah eksis sejak reformasi, sudah ada segmentasi pasar. Rakyat Indonesia ada 270 juta, pemilihnya ada 180 juta yang didapat partai sekarang belum semuanya, kira-kira yang golput masih 30 persen itu cukup banyak," jelas dia.
"Dan PKS tidak merasa digerogoti siapapun karena PKS punya arah kebijakan program jelas insya Allah 2020 dan 2024 adalah kemenangan untuk PKS," tambah Jazuli.
Diketahui, DPP PKS pada Rabu menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Sahid, Jakarta.
Baca juga: Keluarga Jokowi Maju Pilkada, Gerindra dan PKS: Lumrah, Itu Hak Mereka
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ada tiga poin penting yang akan dibahas di dalam rakernas yang dihadiri seluruh anggota DPRD provinsi itu.
"Pertama, kami ingin menegaskan bahwa oposisi itu di pusat (DPP). Tapi di provinsi, kabupaten dan kota, punya kebebasan dalam menjalin komunikasi," ujar Mardani saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Ia mencontohkan, di politik nasional, PKS tidak bekerjasama dengan PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem.
Namun, bukan berarti politik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga demikian. PKS pada tingkat itu diperkenankan menjalin kerjasama politik dengan partai politik manapun.
"Misalnya dalam membangun koalisi (untuk Pilkada) 2020 itu dibolehkan," lanjut dia.
Baca juga: PKB Jaring Calon Pemimpin Terbaik untuk Pilkada 2020
Kedua, DPP PKS akan memaparkan fokus strategi legislasi nasional selama lima tahun ke depan.
Hal ini bertujuan agar garis perjuangan PKS dalam urusan legislasi, baik pusat dan daerah sejalan.
"Ketiga, nanti juga akan dibahas persiapan untuk Pilkada 2020," tambah Mardani.
Inilah langkah sepak terjang Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang berbeda dengan menteri sebelumnya Susi Pudjiastuti. Menurut Edhy pelaku usaha yang diberi izin ekspor harus membesarkan sebagian benih lobster untuk dikembalikan ke alam. Setiap pengembang nantinya diberi kesempatan 5 persen di Indonesia, lobster yang sudah sebesar kelingking akan diminta 5 persen untuk suplai kembali. Sehingga tempat dimana benih lobster diambil dapat dikembalikan. Ke depannya Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memetakan wilayah laut mana yang bisa diambil lobsternya.
Sebelumnya kebijakan keran ekspor benih lobster selama ini dilarang Mantan Menteri Susi Pudjiastuti. Saat menjadi menteri, Susi Pudjiastuti melarang penangkapan lobster bertelur dan melarang ekspor bibit lobster. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 1/2015 yang berlaku 6 Januari 2015 lalu. Bahwa bibit lobster ukuran 50-100 gram dilarang ditangkap dan diekspor.
Lebih lanjut menurut Edhy Prabowo jika aturan main jelas terkait eskpor lobster ini, maka dengan sendirinya akan memberikan nilai tambah. Daripada terus menerus dilarang, namun pada kenyataannya penangkapan benih lobster di laut masih terjadi. Edhy menegaskan benih lobster di negara tujuan ekspor sudah berproduksi, sebagian harus dikirim kembali ke Indonesia untuk disebar ke laut.
