Kabaharkam: Polri Sudah Petakan Kerawanan Pilkada 2020

Devina Halim
Kompas.com - Selasa, 19 November 2019 | 12:32 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen Firli Bahuri di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Irjen (Pol) Firli Bahuri memastikan, Polri telah memetakan kerawanan Pilkada serentak 2020.

"Sudah kami petakan daerah mana saja yang rawan, tahapan-tahapan pilkada, kami bahas semuanya," ungkap Firli ketika ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Menurut dia, setiap pilkada pasti mempunyai kerawanan. Misalnya, dari segi logistik, kampanye, pemungutan suara, penetapan suara, hingga pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: KPU: 270 Daerah Telah Sepakati Anggaran Pilkada 2020

Menurut Firli, penyelenggaraan pilkada adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Baharkam.

"Tugas pokok Kabaharkam adalah melaksanakan terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ke depan, kita akan menghadapi pilkada serentak kurang lebih 270 daerah," ujar dia.

"Untuk itu, tentunya Baharkam selaku pelaksana utama Kapolri harus melakukan tugas itu sesuai dengan arahan Pak Kapolri," sambung dia.

Baca juga: Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Firli diketahui menggantikan Komjen (Pol) Condro Kirono yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri.

Sebelum menjabat sebagai Kabaharkam, Firli merupakan Kapolda Sumatera Selatan.

Firli diketahui juga merupakan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023. Namun, Firli dan para komisioner lainnya baru akan dilantik pada Desember 2019 mendatang.  

 

Kompas TV KPK memeriksa Yamitema Tirtajaya Laoly sekitar 5 jam. Setelah menjalani pemeriksaan, Yamitema Laoly mengaku mengenal Wali Kota Nonaktif Medan Dzulmi Eldin tetapi membantah jika perusahaannya, PT. Kani Jaya, pernah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Medan.<br /> <br /> Penyidik KPK sedang mendalami pihak-pihak yang memberikan setoran kepada Wali Kota Medan, karena Wali Kota Medan saat itu sedang membutuhkan uang untuk menutupi biaya perjalanan dinas ke Jepang dengan membawa keluarga.



PenulisDevina Halim
EditorFabian Januarius Kuwado
Terkini Lainnya
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Cabup Petahana Yalimo Dituding Suap Hakim MK Rp 3 Miliar pada Pilkada 2020
Nasional
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Exit Poll Litbang Kompas Pilkada Jatim 2024: Khofifah-Emil Unggul di Seluruh Wilayah
Surabaya
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Eks Ketua Bawaslu OKU Timur Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Hibah Pilkada
Regional
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Bisakah Alfedri Mencalonkan Lagi Jadi Bupati Siak? Begini Penjelasannya
Regional
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+