Anggaran Pilkada Serentak 2020 Diperkirakan Lebih dari Rp 15 Triliun

Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan Keluarga

KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin saat ditemui di Kantor Kemendagri, Selasa (1/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin menegaskan, anggaran total untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 bisa mencapai lebih dari Rp 15 triliun.

Sejauh ini, sudah Rp 15,31 triliun yang diusulkan Kemendagri untuk Pilkada 2020.

Jumlah tersebut naik 202,40 persen jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada Serentak 2015.

"Ya jadi Rp 15 triliun itu anggaran yang terdaftarkan sampai sejauh ini, jadi kalau saya tidak mau berandai-andai ya," terang Syarifuddin usai Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10/2019).

"Kita lihat saja setelah semua NPHD masuk baru bisa ditentukan, yang jelas di atas Rp 15 triliun," sambungnya.

Dalam usulan sementara pendanaan Pilkada 2020, diusulkan sebesar Rp 15,31 triliun untuk 269 daerah plus 1 daerah, yakni Kota Makassar yang melakukan pemungutan suara ulang atau pemilihan ulang.

Pada tahun 2015, pendanaan Pilkada Serentak untuk 269 daerah adalah sebesar Rp 7,56 triliun.

Hingga saat ini, dari catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, baru 209 daerah yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran pembiayaan Pilkada 2020.

Jumlah tersebut terdiri atas 203 KPU kabupaten/kota dan 6 KPU Provinsi sehingga masih menyisakan 61 daerah yang belum menandatanganinya.

Sedangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sudah ada 163 daerah yang menyelesaikan NPHD Bawaslu dan 107 daerah yang masih berproses.

Kemendagri sendiri memperpanjang tenggat waktu penandatanganan NPHD bagi daerah-daerah yang belum menyelesaikannya hingga 14 Oktober 2019 mendatang dari batas waktu semula 1 Oktober 2019.

Kompas TV Korupsi masih bercokol di tubuh pemerintahan. Sebut saja di tubuh pembantu presiden alias menteri. Meski tak semuanya. Di era Presiden Joko Widodo ada empat menteri kabinet kerja yang tersandung kasus korupsi. Semakin banyak kader partai politik terseret kasus korupsi. Baik sebagai kepala daerah, anggota legislatif, maupun menteri seperti belakangan yang dialami Menpora Imam Nahrawi. Mengapa sebagian kader partai politik bisa tersandung kasus korupsi? Apakah pemerintah dan partai politik kurang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi?<br /> <br /> Kita membahasnya bersama politisi Partai Nasdem Irma Chaniago, Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade, dan Analis Politik Adi Prayitno.