Mendagri Yakin Anggaran 270 Daerah Peserta Pilkada 2020 Selesai Tepat Waktu

Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan Keluarga

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai mengjadiri rapat bersama Badan Legislasi DPR di Kompeks Parlemen, Senayan, Jumat (13/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah daerah akan menyelesaikan penyusunan anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 secara tepat waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Umumnya, 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 telah mengantisipasi penyediaan anggarannya dalam APBD, baik pada perubahan APBD 2019 maupun APBD 2020," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/9/2019), dikutip dari Antara.

Tjahjo juga mengimbau daerah yang belum menyepakati naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk segera menyelesaikan pembahasan naskah tersebut.

"Saya yakin pada saatnya nanti pendanaan yang akan digunakan oleh penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 di 270 daerah yang terdiri atas sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Tahapan penyusunan NPHD dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Oktober, kemudian dilakukan sosialisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai 1 November mendatang.

Pendaftaran pasangan calon gubernur/wakil gubernur dimulai pada bulan Februari 2020, sementara untuk calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota dimulai pada pekan pertama Maret 2020.

Selanjutnya, tahapan masa kampanye peserta Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan berlangsung 81 hari, mulai 1 Juli hingga 19 September 2020.

Kompas TV Putra sulung presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan ketua DPC PDIP Solo yang juga Walikota Solo Fx Hadi Rudyatmo Rabu (18/9/2019) siang lalu menurut Wakil Wali Kota Solo Jawa Tengah Achmad Purnomo sebagai pertemuan biasa.<br /> <br /> Menurutnya tidak ada yang perlu dibesarkan dari pertemuan keduanya. Wakil wali kota menilai semua orang berhak maju dalam pilkada Solo termasuk Gibran . Sementara itu pengamat politik dari fakultas ilmu sosial dan ilmpu politik Universitas Sebelas Maret Sri Hastjarjo mengatakan pertemuan antara keduanya bisa diartikan sebagai isyarat pencalonan dirinya dalam pilkada 2020 mendatang. Atau bahkan Test The Water atau menguji sejauh mana publik menanggapi hal ini. Sebelumnya ketua DPC PDIP Solo Jawa Tengah Fx Hadi Rudyatmo juga tak menampik jika ada pembicaraan terkait pilkada. Nama Gibran sempat masuk dalam survei laboratorium kebijakan publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta sebagai calon Kuat Walikota Solo.<br /> <br /> Berdasarkan tingkat elektabilitas Gibran mendapatkan 13% suara. Jumlah ini masih di bawah elektabilitas wakil walikota Solo Achmad Purnomo. #Jokowi #Pilkada #Gibran