Bali Terima 110.000 Dosis Vaksin PMK, Prioritas bagi Daerah yang Punya Pelabuhan

Selasa, 5 Juli 2022 | 14:05 WIB
Yohanes Valdi Seriang Ginta Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Provinsi Bali, I Wayan Sunada, saya mengungkap penambahan kasus PMK di Bali pada Selasa (5/7/2022). kompas.com/ Yohanes Valdi Seriang Ginta


DENPASAR, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Bali telah menerima 110.000 dosis vaksin dari pemerintah pusat untuk menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.

Vaksin tersebut akan didistribusikan ke daerah yang memiliki pelabuhan keluar dan masuk ke Pulau Bali.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan) Provinsi Bali I Wayan Sunada mengatakan, penyaluran vaksin tersebut dilakukan mulai hari ini, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: Kasus PMK Meningkat di Bali, 128 Sapi Terjangkit

Ada tiga kabupaten yang terlebih dahulu mendapat dosis vaksin PMK yakni Jembrana, Buleleng, dan Karangasem karena termasuk daerah lalu lintas keluar masuk hewan ternak.

"Hari ini kan sudah kita petakan wilayahnya. Buleleng dan Jembrana karena berdekatan dengan Banyuwangi (Jawa Timur) kita vaksin ternak di sana. Di Karangasem karena berdekatan dengan NTB kita juga vaksinasi," kata Sunada di kantornya pada Selasa.

Untuk sementara, kata dia, vaksin tersebut hanya diberikan kepada sapi karena kasus PMK di Bali masih ditemukan pada sapi.

Sedangkan, untuk daerah lain akan mendapat jatah vaksin apabila vaksin tahap pertama ini sudah habis.

"Semua kabupaten kita vaksin. Kalau vaksin ini habis, saya menghubungi pusat akan didatangkan lagi tahap ke dua," kata dia.

Baca juga: PMK Terdeteksi di 3 Kabupaten, Wagub Bali Khawatir Pariwisata Terdampak

Selain melakukan vaksinasi, Sunada mengatakan, pihaknya juga akan melakukan stamping out atau pemotongan paksa terhadap hewan terkena PMK, dan penyemprotan cairan disinfektan terhadap kadang sapi.

Hal tersebut bagian dari cara menanggulangi penyebaran PMK di Bali yang sudah merebak ke empat kabupaten yakni Buleleng, Gianyar, Bangli, dan Karangasem.

"Kita lakukan pemotongan bersyarat (stamping out) dan kita kencang banget disinfektan, tiga hari kita semprot itu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, kasus PMK di Bali mengalami pertambahan beberapa hari terakhir.

Baca juga: Kehabisan Biaya, WN Jerman Tempati Rumah Kosong Milik Warga di Bali

Distanpangan Provinsi Bali mencatat, terdapat 128 kasus PMK hingga 5 Juli 2022.

Adapun rinciannya, yakni penambahan kasus di Kabupaten Buleleng dari 24 kasus menjadi 27 kasus, Karangasem dari 4 kasus menjadi 61 kasus, dan Bangli ada 2 kasus.

Sedangkan, di Gianyar tidak terjadi penambahan, tetap pada 38 kasus.

Dari jumlah tersebut, sudah ada 62 ekor sapi yang dipotong paksa dan sisanya masih dalam proses.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden