Polisi Tidak Boleh Merusak Knalpot Bising yang Kena Razia

Senin, 22 Maret 2021 | 15:41 WIB
Foto: Twitter TMC Polda Metro Jaya Razia knalpot bising

JAKARTA, KOMPAS.com - Razia knalpot bising semakin gencar dilakukan. Tak sedikit pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot dengan suara bising tersebut.

Beberapa waktu lalu, sempat viral di media sosial mengenai kejadian di daerah Lembang. Saat itu, banyak pengguna knalpot bising diberhentikan petugas dan knalpotnya dirusak oleh beberapa oknum.

Baca juga: Ramai Razia Knalpot Bising, Tidak Boleh Pakai Knalpot Aftermarket?

Kasi Gar Subdit Gakkum Ditlantas Polda Lampung Kompol Poeloeng Arsa Sidanu, dalam videonya di YouTube Siger Gakkum Official, mengatakan, knalpot bising milik pelanggar tidak boleh dirusak.

Mengukur kebisingan knalpot yang benar saat razia knalpot menurut polisiDok. Siger Gakkum Official Mengukur kebisingan knalpot yang benar saat razia knalpot menurut polisi

"Barang bukti seperti knalpot racing tidak dapat dirusak atau dimusnahkan atau diketok atau dihancurkan, itu tidak bisa. Jadi, harus dikembalikan lagi kepada pemiliknya," ujar Poeloeng.

Poeloeng menambahkan, dengan syarat, si pemilik atau si pelanggar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Jika kembali melanggar, petugas kepolisian akan melakukan penindakan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Motor Pakai Knalpot Bising Ditahan, Bagaimana dengan Moge?

Leopold Sudaryono, praktisi hukum dan pengajar di Kiriminologi Universitas Indonesia (UI), mengatakan, pengrusakan atau pemusnahan barang bukti knalpot serta pengenaan sanksi hukuman (fisik) harus melalui penetapan pengadilan.

Razia knalpot racing pada pengguna motor di BandungIstimewa Razia knalpot racing pada pengguna motor di Bandung

"Jika mengalami kerugian akibat tindakan perusakan dan hukuman fisik, pihak yang dirugikan bisa melaporkan kepada divisi Propam dan Kompolnas (untuk tindakan petugas) dan kepada SPK Kepolisian setempat untuk tindakan oleh warga," kata Leopold, saat dihubungi Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden