Saat Bayar Pajak STNK Asli Hilang, Bisa Pakai Foto Copy?

Minggu, 30 Agustus 2020 | 10:02 WIB
Kompas.com/Dio Contoh STNK Toyota C-HR Hybrid atas nama perusahaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) menjadi salah satu syarat mutlak saat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik satu tahunan maupun lima tahunan.

Meski hanya berbentuk dua lembar kertas, tetapi STNK merupakan bukti keabsahan kendaraan yang akan melakukan pengurusan administrasi.

STNK berisi beragam data penting terkait kendaraan yang akan dipajakkan termasuk juga identitas pemilik kendaraan.

Data ini juga sesuai dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu, STNK wajib disertakan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Baca juga: SIM Bisa Gantikan KTP Saat Bayar Pajak Kendaraan, Ini Syaratnya

Tetapi, bagaimana jika STNK hilang atau rusak bisakah pajak kendaraan menggunakan STNK foto copyan?

Samsat Jakarta Barat menggelar razia pengesahan STNK di Jalan Puri Indah, Kembangan pada Rabu (28/11/2018) dan menyediakan mobil Samsat Mobile. Kompas.com/RIMA WAHYUNINGRUM Samsat Jakarta Barat menggelar razia pengesahan STNK di Jalan Puri Indah, Kembangan pada Rabu (28/11/2018) dan menyediakan mobil Samsat Mobile.

Kasi STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Martinus Aditya mengatakan, jika STNK hilang atau rusak prosedurnya adalah dengan membuat STNK yang baru.

“Kalau STNK hilang harus mengurusnya dulu, tidak bisa pajak. Untuk pengurusannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” katanya kepada Kompas.com, belum lama ini.

Martinus menambahkan, untuk pengurusan STNK hilang ini tidaklah rumit dengan catatan semua persyaratan sudah dipenuhi oleh pemilik kendaraan.

Baca juga: Ini Alasan Kenapa KTP Jadi Syarat Saat Bayar Pajak Kendaraan

“Seperti surat laporan kehilangan dari kepolisian, kemudian membawa fotokopi STNK yang hilang, kartu identitas yakni KTP, serta BPKB,” ucapnya.

Setelah itu, lanjut Martinus, kendaraan yang STNKnya hilang juga harus dibawa ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk keperluan cek fisik kendaraan.

Cek fisik yang dilakukan sama seperti saat melakukan pajak kendaraan lima tahunan.

Lembar Pajak STNKKOMPAS.com/ACHMAD FAUZI Lembar Pajak STNK
“Untuk biaya penerbitan STNK baru itu cukup dengan membayar biaya penerbitannya saja, tetapi kalau ada tanggungan pajak kendaraan ya harus dibayar,” tuturnya.

Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Herlina Ayu juga mengatakan hal yang sama. Pemilik kendaraan bermotor perlu mengurus penerbitan STNK baru dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ada.

Baca juga: Saat Bayar Pajak Kendaraan Tak Bawa KTP Bisa Diganti dengan SIM?

“Untuk STNK yang hilang bisa diurus ke samsat. Syaratnya surat kehilangan STNK dari kepolisian, fotokopi eKTP dan asli, fotokopi STNK jika ada, serta BPKB,” ujarnya.

Sedangkan untuk kendaraan yang belum lunas atau masih kredit dan BPKB masih di tempat leasing maka pemilik kendaraan bisa meminta fotokopi BPKB yang dilegalisir dari leasing.

“Setelah itu, melakukan pendaftaran di loket Samsat lalu cek fisik kendaraan. Setelah semuanya dilakukan maka akan bisa diterbitkan STNK baru,” ucapnya.

Penulis : Ari Purnomo

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden