Anggota DPD terpilih dari Provinsi Papua Yorrys Raweyai (kedua dari kiri) dalam diskusi bertajuk Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua? di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD terpilih dari provinsi Papua, Yorrys Raweyai mengatakan, pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat bukan solusi atas konflik yang sedang terjadi di sana.
"Kita tidak boleh salahkan media, ini kan sekarang seakan-akan kita mulai blokir internet dan lain sebagainya, itu bukan solusi," kata Yorrys dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).
Yorrys mengatakan, pemblokiran internet tersebut justru akan memicu warga untuk mencari informasi terkait kondisi terkini di Papua.
Baca juga: ICJR: Pemblokiran Internet di Papua Tak Hormati Hak Publik Dapat Informasi
Ia berpendapat, polisi seharusnya justru menyelesaikan kasus persekusi rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya yang dinilai menjadi pemicu menyebarnya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Papua.
Yorrys pun menuntut pihak kepolisian dapat transparan dalam memproses kasus di Surabaya.
Menurut Yorrys, polisi harus bertanggung jawab atas perlakuan represif terhadap para mahasiswa.
"Tiba-tiba begitu ringan dengan menembakkan tembakan-tembakan gas air mata, pendobrakan, seakan-akan terkesan adik-adik mahasiswa seperti teroris," ujar Yorrys.
Sebelumnya, terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Baca juga: Pemblokiran Internet di Papua-Papua Barat Dinilai Ganggu Perekonomian Warga
Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak dan Timika, Rabu (21/8/2019).
Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah jalan. Di Timika, demonstran melempar batu ke arah gedung DPRD setempat.
Sementara itu, di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh.
