Sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di seberang Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (22/8/2019). Mahasiswa Papua meminta Presiden Joko Widodo memastikan proses hukum pelaku rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme, dan Militerisme, meneriakkan referendum saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (22/8/2019).
Menurut mereka, referendum adalah cara yang tepat untuk mengakhiri tindakan diskriminasi, rasis, dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) terhadap masyarakat Papua.
"Tujuan kami referendum. Itu cara paling tepat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Cara paling demokratis adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri," ujar seorang orator.
Mereka berulang-ulang meneriakkan referendum.
"Referendum?" kata seorang orator.
"Yes," sahut massa aksi.
"Hidup rakyat Papua. Aksi ini menuntut penentuan nasib sendiri," ujar orator lagi.
Massa menyatakan bahwa rakyat Papua tidak membutuhkan otonomi khusus (otsus). Mereka hanya ingin menentukan nasibnya sendiri.
"Orang Papua ingin merdeka, bukan otsus, bukan pembangunan," kata orator.
Sebelumnya, aksi protes atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, terjadi di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat.
Di Jayapura, Papua, aksi protes diikuti oleh ribuan orang yang melakukan long march dari Waena menuju Kantor Gubernur Papua. Aksi tersebut berlangsung tertib dan berakhir pada Senin petang.
Sementara di Manokwari dan Sorong, Papua Barat, aksi protes berakhir ricuh. Di Manokwari, kantor DPR Papua Barat dibakar massa, sedangkan di Sorong pengrusakan terjadi di Bandara DEO dan Lapas Sorong dibakar.
