Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Kota Serang, Banten, Jumat (19/7/2019). SERANG, KOMPAS.com - Posisi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih kosong sejak Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi seleksi jabatan di Kementerian Agama.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, partainya membuka peluang kursi ketua umum diisi oleh pihak dari luar partai.
Hal ini dia katakan saat dikonfirmasi mengenai adanya sejumlah nama yang diisukan menjadi calon pimpinan partai berlambang Ka'bah tersebut.
"Kita ini partai terbuka, tidak ownership-nya tertentu tidak seperti yang lain," kata Suharso di sela Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Jumat (19/7/2019).
Baca juga: 5 Tersangka Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Cisinga Tasikmalaya Ditahan
Dua nama yang santer disebut untuk mengisi posisi ketua umum PPP adalah Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin.
Kebenaran dua nama tersebut menjadi calon ketua umum, Suharso membantahnya.
"Enggak, tapi kalau ada seperti itu menandakan bahwa kita gadis yang cantik juga, banyak kumbang yang mau mendekati kita, ya monggo saja," kata dia.
Suharso juga menyebut belum ada pembahasan ke arah pemilihan ketua umum partai dalam waktu dekat. Dalam Mukernas yang digelar saat ini pun, kata dia, tidak ada agenda memilih ketua umum baru.
"Tidak ada, kita mau merampingkan dulu, karena kita terlalu gemuk tapi tidak efektif," kata Suharso.
Baca juga: KPK: Banyak Laporan Dugaan Korupsi dari Probolinggo
Sejak Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, kursi kepemimpinan PPP diduduki sementara oleh Suharso yang sebelumnya merupakan anggota dewan pertimbangan presiden.
Suharso ditunjuk menjadi Plt ketua umum PPP pada Maret 2019.
