PP Muhammadiyah: Sikap Bijak Amien Rais Perlu Diikuti Para Elite dan Warga

Rabu, 17 Juli 2019 | 14:04 WIB
KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Ketum Muhammadiyah, Haedar Nashir di Bengkulu (Humas Muhammadiyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengimbau agar pemerintahan Jokowi-Maruf diberi kesempatan sambil diawasi secara demokratis.

Haedar menilai pernyataan Amien yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menunjukkan jiwa kenegarawanan dan sikap reformis yang paham betul tentang hakikat dan implementasi demokrasi.

"Sikap bijak Pak Amien Rais perlu diikuti oleh para elite dan warga bangsa agar Indonesia makin bersatu dalam dinamika dan keberagaman menuju Indonesia berkemajuan," kata Haedar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/7/2019).

Baca juga: Amien Rais: Berikan Kesempatan kepada Jokowi-Maruf Selama 5 Tahun

Haedar juga meminta kepada semua pihak yang selama ini kontra maupun pro Amien Rais untuk menyikapi pernyataan Ketua MPR tersebut secara objektif. Haedar mengatakan, demokrasi memang dinamis dan memerlukan visi yang luas.

"Jangan ada yang sinis atau tidak positif dalam menyikapi pernyataan tokoh PAN tersebut. Demi keutuhan dan masa depan bangsa semua pihak di negeri ini harus terus belajar berinteraksi dan saling koreksi secara sehat dan dewasa, jangan sempit wawasan dan sikap," kata Haedar.

Haedar mengingatkan, Indonesia adalah negeri besar milik bersama, bukan milik satu dua orang atau golongan. Oleh karena itu, para elite di negeri ini memang dituntut keteladanannya dalam berdemokrasi dengan visioner.

Baca juga: Amien Rais: Konflik Pilpres Ini Jangan Dibesar-besarkan Seolah Akan Pecah

 

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.

Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung PrabowoSubianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.

"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien saat ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Kompas TV Amien Rais yang kerap kali melontarkan kritik keras pada setiap kebijakan Presiden Joko Widodo mulai melunak dan melontarkan pujian pada Presiden Jokowi. Amien juga memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma’ruf untuk memimpin Indonesia sambil tetap mengawasi pemerintahan 5 tahun ke depan. Bagaimana memaknai pujian Amien Rais terhadap Jokowi ini? Apakah dukungan ini akan semakin menguatkan koalisi pemerintah? Simak dialognya dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sudjono, Wasekjen PAN Faldo Maldini, dan analis politik CSIS, Arya Fernandes. #AmienRais #PrabowoSubianto #Jokowi



Penulis : Ihsanuddin

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden