Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais di Kantor DPP PAN, Jakarta JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sepakat dengan rekonsiliasi antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Presiden Joko Widodo usai Pilpres 2019. Hanya, ia tak sepakat jika rekonsiliasi itu diikuti dengan pembagian kursi menteri.
Hal itu disampaikan Amien menanggapi pertemuan Prabowo dan Jokowi, saat ia ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
"Buat saya rekonsiliasi itu sangat lucu kalau dalam wujud bagi-bagi kursi. Itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi-bagi kursi. Ada aibnya, ada negatifnya, ternyata politisi itu enggak ada lagi kekuatan moral. Enggak memegang dispilin partai dan lain-lain," ujar Amien.
Baca juga: Amien Rais Bacakan Surat dari Prabowo, Ini Isinya...
Amien mengatakan jika rekonsiliasi disamakan dengan bagi-bagi kursi, maka kritik yang disampaikan dalam kampanye kepada Jokowi akan sia-sia belaka.
Padahal, kata Amien, kritik yang disampaikan kepada petahana sepanjang kampanye dimaksudkan untuk menawarkan alternatif baru bagi masyarakat dalam menilai kebijakan pemerintah.
Baca juga: 4 Komentar Amien Rais soal Pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT
Ia pun mengatakan akan berbahaya bagi demokrasi jika di parlemen tak ada partai oposisi. Sebab, semua partai nantinya hanya menjadi alat stempel kebijakan pemerintah.
"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," papar Amien.
"Apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres-cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi. Padahal maksudnya supaya ada alternatif, ada perspektif lain yang dikerjakan petahana itu," lanjut Amien.
