Beragam Respons Parpol soal Pertemuan Jokowi-Prabowo, PKS hingga Demokrat

Minggu, 14 Juli 2019 | 09:19 WIB
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto makan siang bersama di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (13/7/2019). Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah partai yang mendukung dua calon presiden dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, ikut menanggapi pertemuan keduanya pada Sabtu (13/7/2019).

Seperti diketahui, Jokowi bertemu Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Stasiun MRT Senayan untuk santap siang bersama di Fx Sudirman.

Pertemuan ini sudah dinanti sejak lama oleh berbagai pihak, mengingat keduanya sudah bersaing cukup keras dalam Pilrpres 2019.

Berikut adalah respons sejumlah partai pendukung Presiden terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal pertemuan keduanya:

1. PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan mitra utama Partai Gerindra dalam berbagai pemilihan. PKS dan Partai Gerindra telah bekerja sama sejak Pemilu 2014, berbagai ajang pilkada, hingga Pemilu 2019.

Bahkan, kader PKS selama ini dikenal sebagai pendukung "militan" untuk memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno. Lalu apa tanggapan PKS soal pertemuan itu?

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera memandang bahwa pertemuan Jokowi-Prabowo membawa kesejukan pasca-Pilpres 2019.

"Pertemuan antarpemimpin membawa kesejukan," ujar Mardani melalui pesan singkat, Sabtu (13/7/2019).

Baca juga: PKS: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Membawa Kesejukan

Kendati demikian, Mardani berharap seusai pertemuan itu, Prabowo menyatakan sikapnya untuk tetap menjadi oposisi pemerintah selama lima tahun ke depan.

Menurut Mardani, keberadaan opsisi akan menjadi mekanisme check and balance bagi pemerintah dan baik bagi iklim demokrasi.

Mardani menilai, para pendukung Prabowo Subianto akan merasa kecewa jika Ketua Umum Partai Gerindra itu akhirnya mendukung pemerintah.

"Jika pertemuan tidak diikuti dengan deklarasi #KamiOposisi akan membuat kekecewaan pendukung. Dan PKS yakin, Pak Prabowo dan pendukungnya akan bersama #KamiOposisi, karena oposisi itu baik dan oposisi itu mulia," kata Mardani.

Baca juga: PKS Dorong Prabowo Segera Deklarasikan Diri sebagai Oposisi


2. PAN

Partai Amanat Nasional merupakan salah satu mitra koalisi Prabowo dalam dua pilpres terakhir. Pada 2014, Prabowo bahkan berpasangan dengan ketua umum PAN saat itu, Hatta Rajasa.

 

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto diharapkan mampu menyatukan kembali rakyat Indonesia.

"PAN berharap seluruh elemen bangsa bisa menyatu kembali agar tantangan negeri ini ke depannya bisa diselesaikan secara bahu-membahu," ujar Eddy kepada Kompas.com, Sabtu (13/7/2019).

PAN, lanjutnya, menghargai pertemuan Jokowi dan Prabowo. Meskipun belum menentukan arah politik partai, PAN juga mendorong pertemuan kedua rival dalam Pilpres 2019 ini bisa menyatukan rakyat.

Eddy mengakui, PAN juga telah mendorong Jokowi dan Prabowo bisa bertemu secepatnya sesuai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

"Kami sudah mendorong untuk mempercepat pertemuan ini. Itu dilakukan agar polarisasi sosial dan politik sesama anak bangsa segera mencair," tuturnya.

Baca juga: PAN Harapkan Pertemuan Jokowi dan Prabowo Menyatukan Rakyat

3. Respons PDI-P

PDI Perjuangan merupakan partai utama pendukung Joko Widodo dalam dua pilpres. Jokowi juga tercatat sebagai kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai, pertemuan antara Jokowi-Prabowo menepis isu negatif yang berkembang mengenai rekonsiliasi.

Andreas mengatakan, belakangan muncul isu bahwa rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019 diakhiri dengan bagi-bagi kursi jabatan di pemerintahan.

"Pertemuan di tempat umum seperti ini sekaligus menepis semua isu yang berkembang selama ini. Seolah-olah pilpres ini harus diakhiri dengan rekonsiliasi bagi-bagi kursi di pemerintahan, enggak," ujar Andreas kepada Kompas.com, Sabtu (13/7/2019).

Andreas memandang bahwa pertemuan itu akan berdampak positif bagi masyarakat. Pertemuan itu menguatkan simbol berakhirnya ketegangan politik selama pilpres.

Oleh sebab itu, Andreas berharap pendukung Jokowi dan Prabowo dapat hidup berdampingan kembali sebagai satu bangsa.

"Kita kembali hidup berdampingan sebagai anak bangsa. Tidak ada lagi 'cebong' dan 'kampret', yang ada adalah Garuda Pancasila," kata Andreas.

"Sehingga akan jelas kelihatan siapa yang bermain di air keruh, yang masih mau memanfaatkan agenda pilpres ini untuk memecah belah bangsa Indonesia," tuturnya.

Baca juga: PDI-P: Pertemuan Jokowi-Prabowo Tepis Isu Rekonsiliasi Berbentuk Bagi-bagi Kursi

4. Respons Partai Demokrat

Dalam Pilpres 2019, Partai Demokrat berada di barisan partai pengusung Prabowo-Sandiaga. Namun, tak lama setelah Jokowi-Ma'ruf Amin dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih, sejumlah manuver dilakukan Partai Demokrat untuk mendekati Jokowi.

Lalu bagaimana tanggapan Partai Demokrat terhadap pertemuan itu?

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan dapat menurunkan ketegangan politik yang terjadi di tengah masyarakat selama proses Pilpres 2019.

"Tentunya partai Demokrat mengapresiasi, karena ini bertujuan untuk mempersatukan masyarakat. Pertemuan ini dapat menurunkan tensi politik dan polarisasi yang terjadi di masyarakat sekarang ini," kata Ferdinand saat dihubungi, Sabtu (13/7/2019).

Selain itu, pertemuan tersebut menunjukan bahwa kedua tokoh itu memiliki sifat negarawan. Prabowo dan Jokowi rela menurunkan ego masing-masing demi terciptanya persatuan dan kesatuan.

"Saya yakin ini terjadi karena dua tokoh menurunkan ego masing-masing. Bila tidak, maka tidak akan pernah bertemu, sehingga Demokrat sangat mengapresiasi ini," kata dia.

Hanya saja, Ferdinand mengakui bahwa pertemuan tersebut masih menuai pro dan kontra dari beberapa elemen pendukung Prabowo. Hal ini dinilai wajar. Karena selama ini selalu pihak Jokowi yang menyampaikan keinginan untuk bertemu.

"Saya melihat dari kelompok 01 justru ingin mendorong adanya pertemuan, dan yang menolak dari kubu 02. Kelompok-kelompok ini yang harus kita cermati dan harus diwaspadai," ujar dia.

Baca juga: Demokrat Sebut Pertemuan Jokowi-Prabowo Demi Mempersatukan Masyarakat

Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden