Amien Rais Tidak Tahu Prabowo Bertemu Jokowi

Sabtu, 13 Juli 2019 | 19:46 WIB
YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Amien Rais saat bertemu dengan Pengurus DPW PAN Jawa Tengah di kediamanya Jalan Pandean Sari, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tidak mengetahui peristiwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung Sabtu (13/7/2019) pagi.

Amien mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak meminta izin kepada dirinya terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden Jokowi.

"Sama sekali saya belum tahu. Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" kata Amien di kediamannya, Yogyakarta, Sabtu.

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo di Stasiun MRT yang Sarat Makna...

Ia pun belum bisa memberikan komentar apa-apa terkait pertemuan itu.

Amien mengakui, Prabowo sempat mengirimkan surat kepada dirinya. Namun, surat tersebut dikirimkan ke kediamannya yang ada di Jakarta sehingga ia belum mengetahui apa isinya. Ia menduga surat itu berkaitan dengan pertemuan Jokowi dan Prabowo.

"Saya diberitahu ajudan, itu Pak Prabowo mengirimkan surat amplop tertutup sepertinya agak tebal. Suratnya ada di Gandaria, sementara ajudan saya ada di Pondok Bambu," ucap Amien.

Baca juga: Pelukan Jokowi-Prabowo yang Akhiri Cebong vs Kampret...

Amien berjanji, akan memberikan komentar mengenai pertemuan Jokowi dan Prabowo setelah membaca surat itu serta bertatap muka langsung dengan Prabowo.

Ia juga enggan berkomentar saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan Jokowi dan Prabowo kali ini membahas rekonsiliasi.

"Mengenai ini, saya harus hati-hati. Karena saya termasuk sangat dekat dengan Mas Prabowo. Jadi, sebelum saya memberikan komentar apapun nanti, saya akan tanya dulu, apa betul pertemuan itu sudah membahas rekonsiliasi dan lain-lain," lanjut Amien.

Saat bertemu nanti, Amien akan menyarankan agar Prabowo tidak bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah. Ia akan meminta Prabowo dan partainya menjadi oposisi, mengawasi jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Kalau saya, sebaiknya memang kita diluar saja. Jadi sangat indah kalau kubu Prabowo itu diluar. Ini juga terhormat untuk mengawasi lima tahun mendatang," ujar Amien.

Baca juga: Ditanya soal Koalisi dengan Prabowo, Ini Jawaban Jokowi...

Sebab, apabila kubu Prabowo bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, tidak ada lagi yang mengawasi jalanya pemerintahan.

Rencananya, Amien akan menyampaikan pernyataannya pada Senin 15 Juli 2019 mendatang di Jakarta.

 

Kompas TV Dalam pertemuan dengan Joko Widodo-Prabowo subianto juga memuji pembangunan MRT yang dinilainya bisa membantu warga. Prabowo juga membuka kemungkinan untuk kembali bertemu Jokowi pertemuan ini juga diharapkan bisa meredakan ketegangan pasca Pilpres lalu. #JokowiBertemuPrabowo



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden