Ketua DPD Golkar Jabar yang juga anggota DPR terpilih, Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Presiden Jokowi bersama pimpinan DPD I dan II di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019). BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, presiden jangan didikte dalam memilih menteri.
Oleh karena itu, semua pihak diharapkan tidak memaksakan kehendak dalam menentukan calon menteri.
“Tak elok rasanya kita harus mendikte presiden untuk ngomong soal penjatahan menteri,” kata Dedi melalui sambungan telepon, Rabu (3/7/2019).
Dedi mengatakan, presiden memang diusung partai politik demi mewujudkan seluruh mimpi dan harapan masyarakat untuk hidup layak dan sejahtera.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Pesan Presiden, Golkar Harus Dijaga Tetap Solid
Untuk mewujudkan mimpi itu, kata Dedi, presiden harus memilih menteri yang benar-benar mumpuni. Beberapa kriterianya ialah memiliki kemampuan manajerial dan kecepatan dalam mengambil keputusan.
Soal siapa yang masuk kriteria itu dan dari kalangan mana, lanjut Dedi, diserahkan sepenuhnya kepada presiden. Presiden memiliki hak preogratif untuk menentukan menteri tanpa berbicara tentang dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun.
Namun demikian, kata Dedi, harapan pertama masyarakat terhadap presiden adalah memilih menteri-menteri yang sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja. Dengan demikian, menteri itu benar-benar mengabdi kepada presdien, bukan partai.
"Itu cara membangun kinerja kabinet yang berkualitas," tandas ketua TKD Jawa Barat untuk Jokowi-Ma'ruf Amin ini.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Ada Oposisi Permanen, Pak Jokowi Harus Bahagiakan Banyak Orang
Selain itu, dalam menentukan calon menteri, presiden juga tidak boleh dibatasi oleh apa pun dan siapa pun. Semuanya diserahkan kepada presiden tanpa harus berbicara tentang dari kalangan profesional maupun partai politik.
