Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terkesan tidak murni.
Menurut dia, desakan Munaslub Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak internal yang mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pilpres dan pileg,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (24/6/2019).
Dedi menilai, tidak perlu sampai menggelar munaslub untuk membahas jatah kursi menteri dari Partai Golkar. Sebab, perumusan dan penetapan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Bahkan, untuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri juga menjadi hak prerogratif Presiden.
“Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi Pilpres 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Bulan Oktober ini,” tuturnya.
Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019
Lebih lanjut Dedi menambahkan, agenda munas yang dalam jadwal baru akan digelar Desember 2019 mendatang, menurutnya, tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal.
“Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem ingin memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet,” ungkapnya.
Dedi menambahkan, adanya indikasi tersebut menunjukkan desakan munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang justru tidak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini.
“Jadi ini (desakan munaslub) bukan murni urusan kepartaian,” katanya.
Kepemimpinan Airlangga
Menanggapi adanya tudingan bahwa Airlangga Hartarto gagal dalam memimpin Partai Golkar dengan alasan tidak bisa mempertahankan 91 kursi Partai Golkar di DPR RI sebagai dasar desakan Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019.
“Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk,” ucapnya.
Dedi justru mengklaim Airlangga terbilang sukses memimpin Partai Golkar dengan mampu meraih 85 kursi DPR RI di saat partai berlambang pohon beringin tersebut mendapat citra negatif akibat kasus Setya Novanto dan Idrus Marham serta kasus hukum lainnya.
“Justru kami menilai raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini masih raihan yang bagus,” ujarnya.
Dedi menjelaskan, kondisi ini dirasakan saat ia mengampanyekan Partai Golkar di lapangan. Meski demikian, situasinya dengan konsolidasi yang terbilang pendek, Partai Golkar masih bisa mampu bercokol di posisi empat besar di Pileg 2019.
“Sangat berat, tidak ada electoral effect dari Pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik,” akunya.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Airlangga Selamatkan Golkar dari Risiko Keterpurukan
Pihaknya juga menegaskan urusan munas maupun munaslub merupakan urusan dapur Golkar. Para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada fewan pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan ketua umum.
“Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami,” tandasnya
