Jokowi dan Prabowo Dinilai Belum Tunjukan Langkah Konkret soal Pendidikan Pancasila

Minggu, 31 Maret 2019 | 18:35 WIB
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos memandang paparan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal penerapan Pancasila dalam pendidikan sejak dini masih normatif.

Jokowi dan Prabowo, sama-sama menghendaki pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini. Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam.

Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

Baca juga: Menurut Jokowi, Banyak Unsur TNI yang Protes Pernyataan Prabowo

"Misalnya, kita akan membawa Pancasila ke pendidikan. Itu bahasa klasik, bahasa kuno. Tapi, bagaimana caranya? Seperti apa materinya? Bagaimana contoh nyatanya? Bagaimana melakukannya di tingkat lapangan? Itu tidak dipaparkan," kata Bonar, di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Menurut Bonar, ada isu serius dalam ideologi yang tidak diperhatikan keduanya, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan serta masalah intoleransi.

Ia memandang, Jokowi dan Prabowo terkesan sibuk membantah berbagai tudingan yang dialami keduanya terkait urusan ideologi.

Seperti Jokowi, yang mengaku sering difitnah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Prabowo yang mengaku difitnah membela kelompok khilafah dan akan mengubah Pancasila.

"Kedua kontestan hanya sibuk membantah cercaan-cercaan tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepada mereka tapi tidak memaparkan apa yang mereka lakukan," kata dia.

Sehingga, Bonar memandang, paparan yang disampaikan terkesan retorika dan normatif.

Padahal, implementasi nilai Pancasila sejak dini berperan strategis untuk mencegah berbagai bentuk intoleransi.

"Lebih sibuk memperlihatkan saya berjuang untuk Pancasila tapi bagaimana konkretnya tidak bisa dipaparkan lebih jauh," kata dia.

Ia mengingatkan, siapapun calon presiden dan wakil presiden terpilih nantinya, mereka harus benar-benar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ideologi Pancasila secara serius dan tuntas.

Beda pandangan Jokowi dan Prabowo

Sebelumnya Jokowi dan Prabowo sama-sama menghendaki pendidikan Pancasila diajarkan sejak dini.

Baca juga: TKN Sebut Prabowo Tunjukkan Ketidakpercayaan dengan TNI yang Membesarkannya

Hal itu disampaikan Jokowi dan Prabowo dalam debat keempat Pilpres 2019 pada Sabtu (30/3/2019) malam. Saat itu, keduanya berdiskusi menjawab pertanyaan bertema ideologi.

"Kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, Taman Kanak-Kanak," ujar Prabowo.

"Mengenai dirumuskannya Pancasila, dibangunnya Pancasila, ini harus diberikan di dalam pendidikan-pendidikan anak-anak kita, sejak, bukan dari TK, sejak dari PAUD. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, Universitas, S2, S3," kata Jokowi.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden