Politisi PDI-P Sebut Prabowo Salah Data soal Kekuatan TNI

Minggu, 31 Maret 2019 | 15:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris.


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mempertanyakan dasar calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut TNI lemah. Ia menyebut, Prabowo salah data soal kekuatan TNI.

"Sebab, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara dan urutan ke-15 untuk dunia," kata Charles, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3/2019).

Bahkan, masih menurut data tersebut, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel, yang selama ini dikenal punya militer kuat. Angkatan bersenjata Israel hanya menempati peringkat ke-16 dunia.

Baca juga: Prabowo Pertanyakan Penonton yang Tertawa Saat Debat, Ini Tanggapan TKN

"Jadi, kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, jangan-jangan penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo. Penonton menertawai Prabowo karena, meski yang bersangkutan mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuataan TNI saat ini," kata Charles.

Charles menilai, tidak salah jika capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan Prabowo tidak percaya kepada TNI. Prabowo yang mantan TNI dinilai justru tidak percaya TNI kuat, karena dia mendapatkan data yang salah. 

Charles menyebut, dari debat capres semalam, publik menangkap bahwa Jokowi yang sipil lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo.

Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, bahkan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama.

"Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti perang siber (cyber warfare), sehingga beliau fokus membangun pertahanan siber negara," kata dia.

Pernyataan Prabowo semalam bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil, menurut Charles, juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan.

Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp 108,4 triliun. Menurut anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan ini, anggaran tersebut sudah naik dari era Presiden SBY.

Di akhir era SBY, anggaran pertahanan pada 2014 hanya Rp 86,2 trilun.

Baca juga: Jokowi: Saya Juga Banyak Dituduh, Pak Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebut TNI lemah dalam debat pilpres putaran keempat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Pada kesempatan itu, awalnya Prabowo meminta agar Jokowi memberikan perhatian terhadap pertahanan negara.

"Saya mohon Pak, bukan menyalahkan. Saya berpendapat, kekuatan pertahanan kita sangat rapuh, sangat lemah. Bukan salah Bapak, salah enggak tahu saya. Elit," kata Prabowo.

Tak lama, terdengar tawa dari beberapa penonton debat.

"Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa, lucu ya. Kok lucu?" ujar Prabowo.

Penulis : Ihsanuddin

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden