Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade saat menemui wartawan setelah acara diskusi di Gedung KOMINFO, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menuturkan, partainya tak khawatir jika keputusan untuk tetap mengusung bakal calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana kasus korupsi akan menggerus kepercayaan masyarakat.
Menurut Andre, mantan caleg narapidana kasus korupsi memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak politiknya melalui jalur hukum yang telah diatur.
Diketahui, salah satu mantan napi kasus korupsi dari Partai Gerindra yang mendaftar jadi caleg di DPRD DKI Jakarta, yakni Mohamad Taufik.
“Kenapa kita tidak mencoret mantan napi korupsi? Karena mereka sedang berjuang di MA (Mahkamah Agung) untuk menyelesaikan kasusnya. Kita serahkan semuanya ke hukum kok kita serahkan semuanya ke MA dan KPU,”ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/9/2018).
Baca juga: KPU Rampungkan Revisi PKPU, Caleg Eks Koruptor Boleh Nyaleg
Andre justru meminta, masyarakat tak perlu ragu atas komitmen Partai Gerindra terhadap pemberantasan korupsi, meski partainya tetap mengajukan bakal caleg mantan napi korupsi.
Andre menuturkan, Partai Gerindra memiliki komitmen dan dukungan terhadap gerakan anti korupsi salah satunya dengan mendukung lembaga antirausah KPK saat digulirkan hak angket oleh anggota parlemen beberapa waktu lalu.
“Partai Gerindra membela KPK saat dilemahkan oleh Pansus KPK,” kata Andre.
Lebih lanjut, Andre menegaskan kader-kader partai Gerindra selalu mengedepankan integritas dan profesionalitas.
“Partai Gerindra adalah partai yang kadernya di DPR RI paling sedikit ditangkap KPK,”kata Andre.
Baca juga: Sekjen PAN Tak Sepakat Wacana Caleg Eks Koruptor Ditandai di Surat Suara
Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, perlu ada kampanye untuk tidak memilih calon anggota legislatif eks koruptor beserta partainya dalam Pemilu 2019.
"Caranya mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih mantan narapidana kasus korupsi," ujar Donal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/9/2018).
Menurut Donal, langkah itu adalah bentuk hukuman bagi para caleg mantan terpidana korupsi beserta partai politik yang masih mencalonkan mereka.
Ia tidak ingin hanya caleg yang dihukum dengan cara tidak dipilih, melainkan beserta parpol yang mencalonkan mereka.
"Pemilih harus menghukum partai yang seperti ini. Jadi bukan caleg mantan napi saja yang dihukum, melainkan ramai-ramai menghukum untuk tidak memilih partai tersebut," jelasnya.
