Diusung PKS dan Demokrat, Gubernur dan Wagub NTB Justru Dukung Jokowi-Ma'ruf

Rabu, 19 September 2018 | 11:26 WIB
KOMPAS.com/FITRI Salah satu Bakal Calon Gubernur NTB, Zulkieflimansyah (mengangkat telunjuk), seusai mendaftarkan pencalonannya di Komisi Pemilihan Umum NTB, Rabu (10/1/2018) petang. Dalam hajatan demokrasi ini dia berpasangan dengan Siti Rohmi Djalillah (berjilbab hijau).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Hal ini dinyatakan keduanya seusai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/8/2018).

Zulkieflimansyah mengaku sudah dekat dengan Jokowi sejak politisi PDI-P tersebut menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Keduanya terus menjalin hubungan baik saat Jokowi menjadi Gubernur DKI hingga menjadi Presiden RI.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Gubernur dan Wagub NTB

Zulkiefli juga memuji perhatian Jokowi kepada masyarakat NTB yang tertimpa musibah gempa.

"Belum pernah ada dalam sejarah modern kita, ada Presiden yang menginap di Pulau Sumbawa," kata Zulkiefli.

Zulkiefli juga mengatakan, ia bersama Sitti Rohmi menjadi pengurus Nahdlatul Wathon.

"Sikap saya secara pribadi akan sangat tunduk pada keinginan dan keputusan yang ditentukan oleh Nahdlatul Wathan," kata Zulkiefli.

"Mendukung Jokowi dua periode," sambung Sitti yang berdiri di samping Zulkifli.

Baca juga: 10 Kepala Daerah di Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi

Meski demikian, Zulkiefli memastikan bahwa ia tidak akan menjadi tim sukses maupun juru kampanye.

Alasannya, agar masyarakat Lombok tidak terpecah. Berbeda dengan Zulkiefli, Sitti membuka peluang untuk masuk timses atau pun menjadi juru kampanye.

Sikap Zulkifli dan Sitti ini berbeda dengan partai pengusung mereka, PKS dan Demokrat, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Saat ditanya soal perbedaan sikap itu, Zulkifli yang merupakan kader PKS enggan berkomentar dan langsung meninggalkan wartawan.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandi Tak Masukkan Kepala Daerah sebagai Timses

Sementara, Sitti mengaku sudah keluar dari Partai Demokrat.

Ia mengaku mengikuti jejak adiknya Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, gubernur NTB dua periode yang baru-baru ini juga keluar dari Partai Demokrat.

"Saya sudah keluar dari Demokrat, tidak lama setelah TGB mundur," ujar Rohmi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jokowi Pilih Ma'aruf Amin

Kompas TV PDI-P pun mengakui tidak masalah jika mantan menteri itu memutuskan untuk bergabung dengan timses Prabowo-Sandi.










Penulis : Ihsanuddin

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden