10 Kepala Daerah di Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi

Rabu, 19 September 2018 | 08:11 WIB
KOMPAS.com/RAHMADHANI Sejumlah kepala daerah di Sumatera Barat memberikan dukungan ke Jokowi, Selasa (18/9/2018)

PADANG, KOMPAS.com - Sebanyak 10 Bupati dan Wali Kota di Sumatera Barat (Sumbar) mendeklarasikan diri untuk mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali menjadi Presiden Indonesia.

Dukungan itu diberikan karena keberhasilan dan perhatian Jokowi ke Sumatera Barat dinilai besar. Pernyataan dukungan tersebut dilakukan di Hotel Ina Muara Padang, Selasa (18/9/2018).

Sebanyak 10 kepala daerah yang memberikan dukungan adalah Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Wali Kota Solok Zul Elfian, Bupati Solok Gusmal, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni, Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Bupati Mentawai Yudas dan Wali Kota Bukittinggi Ramlan.

Baca juga: Netralitas Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Berikut Faktanya

Saat deklarasi, Bupati Tanah Datar, Bupati Solok, Bupati Mentawai dan Wali Kota Bukittinggi tidak hadir.

"Kami Wali Kota dan Bupati memberikan pernyataan dukungan kepada bapak presiden Joko Widodo. Kami kepala daerah merasakan pembangunan untuk Sumatera Barat dan Indonesia umumnya. Kami ingin bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkanya, " ujar Bupati Dharmasraya Sutan Riska, Selasa (18/9/2018).

Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengatakan sangat merasakan dukungan dari pemerintah pusat terhadap pembangunan daerahnya.

"APBD kita terbatas dan kita sangat membutuhkan bantuan pusat, "ujar Yuswir Arifin.

Baca juga: Politisi-politisi Demokrat yang Dukung Jokowi-Maruf Amin

Bupati Pasaman Yusuf Lubis menyebutkan perhatian Joko Widodo ke daerahnya adalah adanya pembangunan di nagari-nagari.

"Pak Presiden sangat serius untuk pembangunan itu. Dia tidak mau main-main. Beliau juga mengatakan kalau masyarakat tidak boleh sakit, makanya dibuat BPJS," bebernya.

Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi menilai Joko Widodo mampu mengangkat polularitas Indonesia di dunia Internasional.

"Pak Jokowi mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, " ujar Wali Kota Solok Zul Elfian.

Sebelumnya, sudah banyak kepala daerah yang menyatakan dukungannya ke Jokowi. Salah satu yang terbaru misal Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang bersama ribuan relawan Jokowi dua Periode (J2P) Maluku Utara mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

Deklarasi yang berlangsung di sekitar Lapangan Ngaralamo Kota Ternate, Minggu (16/9/2018) itu dihadiri langsung Abdul Gani Kasuba bersama pengurus partai koalisi Jokowi-Amin tingkat Provinsi Maluku Utara.

Dihadapan relawan dan masyarakat Kota Ternate yang menghadiri acara tersebut, Abdul Gani menyatakan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 nanti.

“Dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Maluku Utara, sembilan diantaranya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin,” katanya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden