Netralitas Kepala Daerah Pendukung Jokowi, Berikut Faktanya

Senin, 17 September 2018 | 17:23 WIB
KOMPAS.com/ RINDI NURIS VELAROSDELA Putri bungsu Maruf Amin, Siti Haniatunnisa bersama putra bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep saat mendampingi Jokowi-Maruf Amin melakukan tes kesehatan, Minggu (12/8/2018)

KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah di Indonesia secara terang-terangan memberi dukungan kepada bakal calon Presiden RI, Joko Widodo pada pilpres 2019.

Alasan para kepala daerah pun berbeda-beda, terkait sikap politik mereka tersebut. 

Kompas.com menelusuri siapa saja kepala daerah yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi.

Mengapa mereka lantang menyatakan dukungan kepada Jokowi, meskipun masih menjabat sebagai kepala daerah?

1. Khofifah: Kalau Saya, Ya dukung Pak Jokowi

Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).KOMPAS.com/Andi Hartik Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa seusai menjadi pembicara dalam Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) bagi mahasiswa baru di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Kota Malang, Senin (13/8/2018).

Secara tegas, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyatakan dukungan penuh untuk pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019.

Khofifah menjelaskan, setiap orang memiliki sikap politik masing-masing. Sikap sebagai pribadi tersebut yanng ditunjukkanya ketika mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Namun, sebagai sosok pejabat publik dirinya tetap tegas dan menjunjung tinggi netralitas sebagai pejabat publik.

"Kalau saya, ya dukung Pak Jokowi," kata Khofifah kepada wartawan seusai menghadiri peresmian pembangunan kelas internasional di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU) Rejoso-Jombang, Sabtu (15/9/2018).

"Kalau kepala daerah ya kepala daerah. Kepala daerah, mungkin ya, harus berdiri di atas semua, (menjaga) netralitas, gitu kan. Sampeyan (anda) wartawan kan netral, tapi sebagai pribadi, sampeyan menggunakan hak pilih ndak," katanya.

Baca Juga: Kwik Kian Gie Dikabarkan "Menyeberang", Koalisi Jokowi Tak Pagari Kadernya

2. TGB sudah dua tahun lalu mendukung Jokowi

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kiri) saat tiba untuk memberikan bantuan korban gempa secara simbolis di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Minggu (2/9/2018). Sebanyak 5.293 korban gempa dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Mataram menerima bantuan berupa tabungan sebesar Rp 50 juta untuk perbaikan rumah yang rusak berat dan Rp 25 juta untuk rumah yang rusak ringan.ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (kiri) saat tiba untuk memberikan bantuan korban gempa secara simbolis di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Minggu (2/9/2018). Sebanyak 5.293 korban gempa dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Mataram menerima bantuan berupa tabungan sebesar Rp 50 juta untuk perbaikan rumah yang rusak berat dan Rp 25 juta untuk rumah yang rusak ringan.

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengaku, sejak dua tahun lalu menyampaikan dukungannya secara pribadi kepada Presiden Joko Widodo.

"Terus terang pada beliau (Jokowi) sudah lama, hampir dua tahun lalu. Sebagai bagian apresiasi saya," ujar TGB dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas dan Kompas.com di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (12/7/2018) sore.

TGB menekankan, dukungannya tersebut rasional jika melihat kerja pemerintah pusat terhadap seluruh wilayah Indonesia, terutama kawasan Indonesia timur.

Menurut TGB, pembangunan yang dilakukan selama ini menghabiskan anggaran yang sangat besar.

Namun, besarnya kucuran anggaran untuk infrastruktur di daerah itu belum tentu setara dengan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Meski demikian, Jokowi tetap konsisten memeratakan pembangunan. Hal itu, sambung dia, membuat rakyat merasa mendapat perlakuan yang sama.

Baca Juga: Tim Jokowi-Ma'ruf: Kami Tak Menjual Janji

3. Bupati Sumba Tengah dukung Jokowi

Bupati Sumba Tenga Umbu S Pateduk (kiri) usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Bupati Sumba Tenga Umbu S Pateduk (kiri) usai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018).

Bupati Sumba Tengah Umbu S Pateduk menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjabat dua periode saat berada di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018).

"Saya katakan, seluruh kebijakan Pak Jokowi yang digagas sekarang ini tidak bisa hanya diselesaikan satu periode. Ditambah lagi satu periode. Dan itu kehendak rakyat," kata Umba kepada wartawan seusai pertemuan.

"Kalau sekarang ada yang masih nolak tidak apa-apa. Kalau kita berbicara kehendak rakyat, rakyat masih menghendaki Jokowi di 2019," tambah dia.

Ia meyakini mayoritas masyarakat Sumba Tengah akan menjatuhkan dukungannya kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu

Baca Juga: Kwik Kian Gie Dikabarkan "Menyeberang", Koalisi Jokowi Tak Pagari Kadernya

4. Alasan Wakil Gubernur Rivai Umar dukung Jokowi

Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih Rivai Umar (kanan) menyatakan dukungannya untuk Presiden RI Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 ketika ditemui di Mellys Cafe & Garden, Jakarta, Kamis (19/7/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih Rivai Umar (kanan) menyatakan dukungannya untuk Presiden RI Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 ketika ditemui di Mellys Cafe & Garden, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Rivai Umar menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo bukan tanpa alasan. Dirinya melihat proses pembangunan bidang infrastruktur era Jokowi sangat pesat.

Rivai mencontohkan, program tol Laut yang dianggap dapat menghubungkan pulau-pulau di Maluku Utara.

"Bisa membantu melancarkan proses distribusi barang dan jasa," kata Rivai.

Sementara itu, Rivai tidak begitu mempermasalahkan siapa pendamping Jokowi saat Pilpres 2019.

"Kami mendukung Pak Jokowi. Siapa pun wakilnya kami tetap dukung," ujar Rivai di Mellys Cafe and Garden, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Baca Juga: Kata Jokowi, sejak 4 Tahun Lalu Sudah Ada Iklan Capaian Pemerintah

5. Sudah sesuai nurani Lukas Enembe, Gubernur Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Gubernur Papua Lukas Enembe usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan, hati nuraninya mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Lukas meyakini, keputusannya tersebut akan diikuti masyarakat Papua.

"Harga mati, bungkus, 3 juta suara kita kasih semua ke Jokowi," kata Lukas seusai dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubernur Papua, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Menurut Gubernur Papua dua periode ini, Jokowi telah memahami penuh permasalahan yang ada di Papua.

"Semua presiden tidak mampu menyelesaikan Provinsi Papua. Itu kami catat. Yang terbaik Pak Jokowi, semua persoalan di Papua dia memahami," ujar Lukas.

Lukas menambahkan, tidak ada strategi khusus untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Papua. 

"Caranya saya bicara ini sudah, selesai, bungkus, semua ikut," kata dia.

Lukas yang juga menjabat Ketua Depan Pimpinan Daerah Partai Demokrat, juga siap dikenai sanksi karena berbeda prinsip sikap DPP Demokrat.

Baca Juga: Dilirik Kubu Jokowi dan Prabowo, Ini yang Dipilih Gus Ipul

6. Ridwan Kamil dukung Jokowi

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin apel pagi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (17/9/2018).Dokumentasi Humas Pemprov Jabar Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memimpin apel pagi di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (17/9/2018).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan dukungannya untuk Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Keputusan itu tak lepas dari dukungan partai pendukung Jokowi yang berkontribusi memenangkannya dalam Pilkada Jabar 2018.

"Saya kira saya mah sudah clear dari sejak kampanye juga enggak ada perubahan. Jadi tidak perlu dipolemikkan lagi, tinggal tunggu momentumnya saja nanti di waktu yang tepat. Iya insya Allah (mendukung Jokowi)," kata Emil, sapaan akrabnya pada hari Minggu (12/8/2018).

Sumber: KOMPAS.com (Dendi Ramdhani, Ihsanuddin, Caroline Damanik, Moh Nadlir, Moh. Syafii)

 

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden