Ilustrasi kepala daerah JAKARTA, KOMPAS.com - Selama beberapa pekan terakhir, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta kencang meminta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mengincar jabatan wakil gubernur.
Jabatan yang kini kosong karena ditinggal Sandiaga Uno menjadi hak partai pengusung saat Pilkada 2017 yaitu Gerindra dan PKS.
Keributan itu menjadi perhatian Partai Gerindra di tingkat pimpinan pusat.
Baca juga: Sandiaga Undur Diri, DPP PKS Mulai Bahas soal Wagub DKI Malam Ini
DPP Partai Gerindra menginstruksikan kadernya untuk tidak lagi terjebak dalam perdebatan soal wagub DKI.
"Kalau masih begitu, masih bikin polemik-polemik yang kami anggap enggak kondusif, iya kami akan beri sanksi," ujar Dasco ketika dihubungi, Senin (27/8/2018).
Dasco mengatakan sebenarnya polemik ini tidak mengganggu hubungan antara Gerindra dengan PKS.
Baca juga: Gerindra Akan Beri Sanksi Kader yang Ributkan Posisi Wagub DKI
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/5/2018).Dia ingin menjaga citra koalisi Partai Gerindra dengan PKS.
Baca juga: Soal Pengganti Wagub DKI, Sandiaga Serahkan ke Partai Pengusung
"Berpengaruh pada image koalisi nantinya. Katanya koalisi, kok ribut-ribut kayak begini," ujar Dasco.
Dia menegaskan keputusan mengenai wagub DKI adalah wewenang pimpinan tertinggi partai. Dia yakin pimpinan di Gerindra dan PKS juga akan segera membahas ini.
Prosesnya di Gerindra
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif akan mematuhi instruksi DPP Gerindra. Namun, dia memiliki penafsiran yang sedikit berbeda.
Syarif mengatakan, hal sebenarnya yang dilarang oleh DPP Gerindra adalah mengeluarkan pernyataan yang menjelekkan PKS.
Namun, proses penentuan wagub DKI sendiri masih boleh dibicarakan.
Baca juga: Bertemu di HUT PAN, Anies Bicarakan Paripurna Pemberhentian Wagub dengan Sandiaga
"Jadi ngomongnya dalam konteks jangan dibenturkan dengan partai lain," ujar Syarif.
Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).Baca juga: F-Nasdem Akan Mempertanyakan jika Semua Kandidat Wagub DKI Berasal dari PKS
"Intinya kalau di kami, Keppres turun baru Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra) mengundang koalisi untuk memutuskan (pengganti Sandiaga)," ujar Syarif.
PKS gerak cepat
Berbeda dengan Gerindra, PKS langsung gerak cepat mencari pengganti Sandiaga.
Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Senin malam ada rapat perdana untuk menentukan nama wagub.
"Saya kasih bocoran sedikit deh, di DPP akan mulai dibahas malam ini," ujar Triwisaksana.
Baca juga: Saat Gerindra dan PKS Berebut Jabatan Wagub DKI
Penasihat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/8/2018). Namun, Triwisaksana menjamin suara Gerindra akan didengar dalam proses internal PKS.
Partainya tidak akan begitu saja mengabaikan Partai Gerindra meskipun berambisi mencalonkan dua kandidat. PKS akan mendengarkan saran dan pikiran Gerindra atas posisi wagub DKI Jakarta.
Baca juga: Taufik Bilang Gerindra DKI Sepakat Dia Diajukan sebagai Calon Wagub
"Pak Sandi juga dulu, kan, sebagai pimpinan Gerindra juga punya rancangan atau rencana. Itu juga harus didengar PKS, jangan sampai tidak ada kompromi," kata Triwisaksana.
