Partai Golkar Tidak Terganggu dengan Manuver SBY dan Partai Demokrat

Rabu, 25 Juli 2018 | 13:09 WIB
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) seusai melakukan pertemuan tertutup di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (24/7). Pertemuan tersebut menyepakati kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan, partainya menghormati sikap Partai Demokrat yang diprediksi akan berkoalisi dengan Partai Gerindra pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Ace mengatakan, Partai Golkar telah berupaya mengajak Partai Demokrat untuk bergabung ke "gerbong" koalisi pengusung Presiden Joko Widodo.

Jika Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih "gerbong" pesaing, maka Partai Golkar tak mempermasalahkannya. 

"Bagi Partai Golkar, dengan kemungkinan berkoalisinya Partai Demokrat bersama Gerindra tak perlu dirisaukan," kata Ace melalui pesan singkat, Rabu (25/7/2018).

"Sesungguhnya Partai Golkar telah berupaya untuk mengajak Partai Demokrat bersama-sama dengan koalisi Pemerintahan namun Pak SBY memiliki langkah politik sendiri," ujar dia.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

Ace menyatakan bahwa partainya menghormati pilihan politik SBY. Partai Golkar pun tak terganggu dengan langkah SBY, dan tetap fokus memenangkan Jokowi.

"Tentu langkah politik itu harus kami hormati. Kami tetap sangat percaya diri untuk memenangkan Pak Jokowi dalam Pilpres 2019. Kami tidak terganggu dengan manuver Partai Demokrat yang akan berkoalisi dengan Pak Prabowo," ujar dia.

Ace menambahkan, Partai Golkar makin yakin memenangkan Jokowi melihat situasi politik yang ada di koalisi pendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut dia, kondisi pelik mengingat Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional juga menawarkan kadernya menjadi calon wapres pendamping Prabowo.

"Koalisi Partai Demokrat-Partai Gerindra tentu tak mudah untuk mendapatkan dukungan dari PKS dan PAN. Bukankah PKS dan PAN juga menyodorkan kadernya untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo," ucap Ace.

Baca juga: SBY Siap Kerja Sama dengan PAN dan PKS Hadapi Pilpres 2019

Sebelumnya, pertemuan antara SBY dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019.

SBY mengungkapkan, sejak awal, jalan koalisi kedua parpol terbuka sangat lebar.

Meski demikian, SBY menuturkan, isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. Jika hal ini sudah disepakati, maka koalisi bisa lebih mudah terbangun.

"Saya katakan tersedia (berkoalisi). Koalisi yang efektif yang kokoh harus berangkat dari niat baik, good will. Harus saling menghormati, mutual respect, dan saling percaya, mutual trust, dan memiliki chemistry yang baik," ujar SBY.

Baca juga: Presiden Jokowi Enggan Komentari Pertemuan SBY-Prabowo

Setelah pertemuan ini, SBY mengaku kedua parpol akan melakukan pertemuan-pertemuan lain untuk membahas secara detail dan teknis.

Kedua parpol juga membentuk tim kecil yang akan bertugas menyusun teknis persiapan koalisi kedua partai.

Dalam pertemuan ini, kedua parpol belum membuat kesepakatan soal posisi calon wakil presiden bagi Prabowo.

Namun, SBY memastikan koalisi Partai Demokrat dan Partai Gerindra dibangun untuk membawa Prabowo sebagai calon presiden.

Kedua parpol ini secara suara sudah cukup memenuhi syarat presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

Kompas TV Dalam pertemuan malam ini Prabowo mengatakan tidak ada tekanan dan keharusan dari SBY untuk menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Cawapres.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden