SBY-Prabowo Buka Pintu Koalisi, PAN Ingin Ada Prinsip Meja Kosong

Rabu, 25 Juli 2018 | 10:17 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Sekjen PAN Eddy Soeparno saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara Dewan Penasehat Pengurus Pusat Persaudaraan Alumni 212 dengan sejumlah petinggi partai politik di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan belum menentukan sikap untuk menjalin koalisi dalam menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Menurut Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, komunikasi politik masih terus dilakukan, termasuk dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Apalagi, SBY sebelumnya menyatakan siap untuk menjalin kerja sama dengan PAN dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PAN pun menyatakan siap untuk membicarakan koalisi.

"Kalaupun koalisi akan dibentuk, itu pembicaraannya harus berdasarkan prinsip meja kosong," ujar Eddy kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

"Dalam artian semua pihak (yang akan berkoalisi) hadir untuk berdiskusi, berdialog tanpa ada prakondisi apa pun," kata dia.

Baca juga: SBY Siap Kerja Sama dengan PAN dan PKS Hadapi Pilpres 2019

Eddy tidak menjelaskan prakondisi yang ia maksud. Namun, PAN menolak disebut meminta-minta untuk diundang dalam setiap pembicaraan tersebut.

Menurut dia, semua partai yang ingin berkoalisi harus sepakat duduk besama terlebih dahulu.

Berdasarkan Pemilu 2014, PAN mengantongi 9.481.621 suara, atau 7,59 persen dari total suara. Di parlemen, PAN memiliki 49 kursi. Hal itu menempatkan PAN pada urutan ke-5 parpol dengan jumlah kursi terbanyak di DPR.

Kursi DPR yang diduduki PAN lebih banyak dari PKS yang hanya 40 kursi namun kalah dari Partai Gerindra dengan 73 kursi dan Partai Demokrat dengan 61 kursi.

Saat ini, kata Eddy, PAN menjalin komunikasi dengan semua partai tanpa terkecuali. Begitu pula dengan tokoh-tokoh yang dianggap potensial maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, baik dari parpol maupun tokoh yang tak punya kendaraan politik.

Baca juga: Pertemuan SBY-AHY dengan Prabowo dan Sinyal Koalisi Hadapi Jokowi...

Oleh karena itu, menurut Eddy, PAN terbuka dengan koalisi mana pun. Tak hanya dengan Partai Demokrat atau Partai Gerindra, namun juga partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo.

"Idealnya dibentuklah koalisi lebih dahulu, setelah itu disepakati siapa capresnya, siapa cawapresny,a jadi agar konsensus itu jadi konsenus kolektif," kata dia.

PAN sendiri menyambut baik pertemuan antara Prabowo dan SBY semalam. Dari sisi demokrasi kata Eddy, pertemuan itu sangat positif.

PAN berharap, koalisi yang terbentuk bisa memunculkan putra dan putri terbaik bangsa muncul dalam Pilpres 2019.

Kompas TV Partai Amanat Nasional masih bersikeras memajukan kadernya menjadi cawapres di Pilpres 2019.



Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden