Demokrat: SBY dan Airlangga Bahas Potensi Poros di Luar Jokowi dan Prabowo

Kamis, 12 Juli 2018 | 11:47 WIB
Iwan.K/Situs Demokrat.or.id Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan, partainya bersama Golkar membicarakan berbagai opsi di Pilpres 2019, termasuk pembentukan poros di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu dibicarakan saat Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyambangi Ketua Umm Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, di Kuningan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Menurut Hinca, hal itu wajar dibicarakan karena Demokrat mempertimbangkan tiga opsi, yakni mengusung Jokowi, Prabowo, atau sosok di luar keduanya.

"Iya, jadi skenario-skenario itu kami bicarakan bersama," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Baca juga: Tunggu Cawapres Jokowi dan Prabowo, Ini Pertimbangan Demokrat

Ia meyakini, hal itu tak hanya dilakukan oleh Demokrat dan Golkar, tetapi juga oleh semua partai, sekalipun sudah menyatakan dukungan kepada Jokowi atau Prabowo.

"Tentu saja apa yang akan diumumkan Pak Jokowi atau diumumkan Pak Prabowo atau ada yang lain, tentu akan ditimbang oleh semua partai yang ada. Termasuknya, misalnya, Golkar. Kalau misalkan diajak seperti apa. Begitu juga Demokrat," lanjut dia.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin sebelumnya menyatakan, Demokrat siap mengakomodasi partai politik yang kecewa itu dan membentuk poros politik baru.

Baca juga: Sekjen Demokrat Akui Golkar Ajak Gabung ke Koalisi Jokowi

Melihat peta kengototan partai politik soal pengajuan cawapres, Amir melihat, partai politik pada koalisi Jokowi yang paling banyak mengajukan nama ketua umumnya sebagai pendamping Jokowi.

Ia yakin, ada tersisa kekecewaan di antara partai politik yang kadernya tidak digandeng Jokowi sebagai cawapres.

"Manakala pengumuman (cawapres) terjadi dan ada partai politik koalisi yang merasa aspirasinya tidak diakomodasi, tidak diajak komunikasi dalam penentuan atau alasan apapun, kemudian dia merasa kecewa atau kurang puas, di situlah Demokrat akan memainkan perannya sebagai 'game changer', merubah permainan," lanjut dia.

Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden