Pasca-Pilkada, Gerindra Makin Intensif Bangun Koalisi bersama PKS-PAN

Kamis, 28 Juni 2018 | 20:51 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan bahwa pasca-Pilkada Serentak 2018, partainya akan lebih intensif membangun koalisi oposisi untuk mengusung sang ketua umum, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

Partai Gerindra memprioritaskan pembentukan koalisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Selain itu, kata Fadli, Partai Gerindra juga akan menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kami akan merajut koalisi secara intensif, lebih serius. Saya kira prioritas Gerindra tetap dengan PKS dan PAN, mungkin dengan Demokrat yan belum nyatakan sikap. Kami lihat juga dengan PKB," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Koalisi Gerindra-PKS Kalah Pilkada Provinsi di Jawa Versi "Quick Count"

Fadli menuturkan, jika dilihat dari konstelasi Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka dapat terlihat hasil kerja sama antara Gerindra, PKS, dan PAN.

Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Sudrajat dan Syaikhu memperoleh suara yang cukup signifikan di urutan kedua. Pasangan Asyik bersaing ketat dengan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di peringkat pertama.

Sementara itu, di Jawa Tengah, perolehan suara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah melonjak dan bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

Hasil hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan perolehan Ganjar Pranowo-Taj Yasin sebesar 58,34 persen dan Sudirman Said-Ida Fauziyah 41,66 persen.

Baca juga: Berkaca Pada Pilkada, Gerindra Anggap Mesin Partai Semakin Kuat

Padahal, hasil survei Litbang Kompas pada Mei 2018 menyatakan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin sebesar 76,6 persen dan Sudirman Said-Ida Fauziyah 15 persen.

"Saya kira di daerah seperti Jabar dan Jateng sudah menunjukkan kerja sama yang erat antara Gerindra, PAN dan PKS. Mereka juga partai yang belum nyatakan dukungan, malah kecenderungannya bersama kami di luar pemerintahan sebagai oposisi," kata Fadli.

Menurut Fadli, dalam penjajakan koalisi akan dibicarakan mengenai format capres-cawapres yang akan diusung, strategi pemenangan, visi Misi, hingga power sharing atau pembagian kekuasaan.

Pembahasan tersebut akan menjadi pembicaraan di level pimpinan partai politik.

"Tentu saja tidak bisa dipisahkan kalau koalisi ada power sharing, membagi tugas dan sebagainya," ucap Fadli.

Kompas TV PDI-P juga menegaskan proses demokrasi di pemilu harus jauh dari sentimen SARA, ujaran kebencian, dan berita bohong.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden