Wiranto Pastikan Tak Ada Gangguan Keamanan dan Teror Saat Pencoblosan

Rabu, 27 Juni 2018 | 16:05 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pernyataan seusai memimpin video conference pemantauan Pilkada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Rabu (27/6/2018). Selain Wiranto, hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menuturkan bahwa berdasarkan hasil laporan dari 171 wilayah, tahap pencoblosan Pilkada Serentak 2018 berlangsung aman dan terkendali.

Menurut Wiranto, tidak ada gangguan keamanan maupun teror yang mengganggu proses pencoblosan di 387.586 tempat pemungutan suara (TPS).

"Berdasarkan laporan dari seluruh wilayah, tidak ada gangguan keamanan, tak ada aksi teror yang meneror TPS-TPS," ujar Wiranto saat memberikan pernyataan seusai memimpin video conference pemantauan Pilkada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Rabu (27/6/2018).

Wiranto mengatakan, dari seluruh laporan Kapolda, Pangdan, Danrem dan Kabinda, secara umum pelaksanaan tahap pencoblosan berlangsung damai, tertib dan lancar.

Baca juga: Pemerintah Klaim Pilkada Serentak 2018 Berjalan Sukses

Kendati demikian ia mengakui ada sejumlah persoalan teknis di beberapa TPS, antara lain kurangnya surat suara dan adanya surat suara yang dilarikan oleh petugas KPPS.

Namun, kata Wiranto, persoalan tersebut udah dapat diatasi.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran netralitas oleh aparat Polri, TNI dan BIN selama proses pencoblosan.

"Saya sampaikan masalah netralitas. Tidak ada laporan tentang pelaggaran netralitas dari petugas maupun dari aparat keamanan. Baik dari anggota Polri, TNI maupun BIN. tidak ada pelaporan mengenai pelanggaran netralitas itu," kata mantan Panglima ABRI itu.

Selain Wiranto, dalam video conference itu hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Kompas TV Pemerintah telah resmi menetapkan 27 Juni 2018 yang bertepatan dengan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden