Wiranto: Tidak Ada Laporan Pelanggaran Netralitas Aparat Selama Pilkada

Rabu, 27 Juni 2018 | 15:56 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan pernyataan seusai memimpin video conference pemantauan Pilkada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Rabu (27/6/2018). Selain Wiranto, hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, sejauh ini tidak ada laporan mengenai pelanggaran netralitas oleh aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) selama tahap pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

"Saya sampaikan masalah netralitas. Tidak ada laporan tentang pelaggaran netralitas dari petugas maupun dari aparat keamanan, baik dari anggota Polri, TNI maupun BIN. Tidak ada pelaporan mengenai pelanggaran netralitas itu," ujar Wiranto saat memberikan pernyataan seusai memimpin video conference pemantauan Pilkada di Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) Mabes Polri, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Dalam video conference tersebut, Wiranto menerima laporan dari Kapolda, Pangdam, Danrem dan Kabinda di 171 wilayah yang melaksanakan Pilkada.

Selain Wiranto, hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Pada kesempatan itu, Wiranto mengatakan, secara umum, tahap pencoblosan Pilkada telah berlangsung secara aman, tertib, lancar dan terkendali.

Menurut mantan Panglina ABRI itu, tidak ada gangguan keamanan maupun teror yang mengganggu proses pencoblosan di 387.586 tempat pemungutan suara (TPS).

"Kemudian di seluruh wilayah tidak ada gangguan keamanan, tak ada aksi teror yang meneror TPS-TPS," kata Wiranto.

Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden