Kuasa Hukum Bupati Lampung Tengah Minta Izin Kampanye ke KPK

Rabu, 21 Februari 2018 | 23:30 WIB
ANTARA FOTO/RENO ESNIR Bupati Lampung Tengah dan Calon Gubenur Lampung Mustafa dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang 1 milyar dan ditetapkan sebagai tersangka.

BANDARLAMPUNG, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Bupati Lampung Tengah Mustafa mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan izin kampanye kliennya.

Tim kuasa hukum Sofyan Sitepu mengatakan, kliennya telah kooperatif memudahkan KPK melakukan penyelidikan perkara.

Apalagi jika mempertimbangkan peraturan penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 1 tahun 2015, dan 2014.

Dalam aturan itu disebutkan, semua pasangan calon tidak menghilangi dan tidak menghalangi hak politiknya serta tetap mempunyai hak kampanye dari tahapan pilkada.

(Baca juga : Mustafa Terjerat OTT KPK, Nasdem Galau Jalani Pilkada Lampung )

"Kami mengajukan permohonan izin kepada KPK untuk penangguhan penahanan dan izin mengikuti kampanye sesuai jadwal yang dikeluarkan KPU," kata Sofyan Sitepu, Rabu (21/2/2018).

Jadwal kampanye pasangan calon kepala daerah ditetapkan berlangsung sejak 15 Februari sampai 23 Juni 2018.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden