Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja keras untuk mempersiapkan Pemilu Serentak 2019.
Pasalnya, pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) molor dari yang dijadwalkan, 28 April 2017.
"Kalau semakin molor, tentu kami untuk mempersiapkan makin molor," kata Ketua KPU Arief Budiman, di sela rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
"KPU tentu harus siap dengan kondisi apapun tapi semakin mepet KPU tentu harus bekerja semakin keras," lanjut dia.
Target RUU Pemilu telah beberapa kali mundur.
Arief menyebutkan, awalnya pembahasan ditargetkan selesai akhir tahun 2016.
Kemudian mundur menjadi Februari 2017, April 2017, hingga Mei 2017.
(Baca: Pemerintah Harap RUU Pemilu Rampung pada Masa Sidang Mei 2017)
Ia menegaskan, KPU juga masih harus menyelesaikan Peraturan KPU (PKPU) sebagai turunan dari undang-undang.
PKPU tersebut juga harus disosialisasikan kepada penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.
Dengan mundurnya penyelesaian RUU Pemilu, tahapan pemilu kemungkinan tak bisa dimulai pada Juni 2017.
"Sebetulnya kalau Pemilu April, mestinya Mei-Juni sudah mulai tahapannya. Tapi kalau ini baru selesai Mei, enggak mungkin," kata dia.
Arief belum dapat memastikan kapan tahapan dapat dimulai.
Sekurang-kurangnya, kata dia, tahapan dimulai tiga bulan setelah RUU Pemilu ditetapkan karena diperlukan sejumlah persiapan.
Persiapan itu di antaranya penyusunan anggaran dengan menggunakan regulasi baru.
"Idealnya lima bulan. Kalau itu ya kami pangkas jadi tiga bulan. Dari keejaan lima bulan kami pangkas jadi tiga bulan ya kerjanya harus ekstra cepat, keras," ujar Arief.
(Baca: Politisi Golkar: RUU Pemilu akan Permudah Perempuan Terjun ke Politik)
RUU Pemilu yang ditargetkan rampung 28 April 2017 akan diperpanjang hingga masa sidang berikutnya.
Adapun masa sidang DPR akan berakhir pada 28 April 2017.
Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria mengatakan, pembahasan ditargetkan selesai akhir Mei 2017.
"Dua minggu pada masa sidang berikutnya kami yakin selesai," ujar Riza.
