Diduga Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Ketapang Disidang DKPP

Kontributor Pontianak, Hendra Cipta
Kompas.com - Senin, 30 November 2020 | 06:12 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

PONTIANAK, KOMPAS.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan memeriksa ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Sidang pemeriksaan digelar di Kantor Bawaslu Kalbar, Senin (30/11/2020).

Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menerangkan, perkara ini diadukan oleh bakal calon Bupati Kabupaten Ketapang dari jalur independen, M Yashir Anshari melalui kuasanya Andi Syafrani, Dewa M Satria W, Imron Rosyadi dan Wiwin Winata.

Baca juga: Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Yashir mengadukan Tedi Wahyudin, Kartono Nuryadi, Ari As’ari, Ahmad Shiddiq dan Jami Surahman selaku ketua dan anggota KPU Kabupaten Ketapang.

Kemudian juga melaporkan ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang yakni Nuriyanto Ronny Irawan, Agnesia Ermi, Hardi Maraden Sirait, dan Syarifah Herlina.

"Yashir Anshari menduga para teradu melakukan verifikasi administrasi di luar waktu dan tahapan serta di luar prosedur dalam proses verifikasi bakal calon perseorangan," kata Bernad dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (29/11/2020).

Berdasarkan aduannya, KPU Ketapang dianggap menyalahi aturan karena mengeluarkan surat yang intinya berisi instruksi kepada seluruh PPS untuk melakukan proses verifikasi administrasi ulang dengan mencoret atau menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) nama-nama pendukung yang sudah masuk dalam tahapan pertama dalam proses verifikasi faktual.

Baca juga: 5 Komisioner KPU Digugat ke DKPP Terkait Pencalonan Mantan Narapidana

Sedangkan Bawaslu Ketapang dianggap tidak netral dan memihak kepada KPU dalam memberikan putusan pada persidangan musyawarah terbuka.

"Sesuai ketentuan, sidang akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Kalimantan Barat," ujar Bernad.

PenulisKontributor Pontianak, Hendra Cipta
EditorTeuku Muhammad Valdy Arief
Terkini Lainnya
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Hari Ini, Jokowi akan Lantik Gubernur-Wagub Sumbar, Kepri, dan Bengkulu
Nasional
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
MK Gelar Sidang Lanjutan Sengketa Pilkada 2020
Nasional
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
32 Sengketa Pilkada di MK Lanjut Tahap Pembuktian, Ini Daftar Daerahnya
Nasional
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Bupati Terpilih Belum Ditetapkan Mendagri, Gubernur Sumsel Lantik 7 Plh
Regional
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Tunggu Putusan MK, 12 Daerah di Sumbar Dipimpin Sekda
Regional
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
KPU Sebut Penggunaan Sirekap di Pilkada 2020 Belum Capai 100 Persen
Nasional
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala Penggunaan Sirekap pada Pilkada 2020
Nasional
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Gugatan Hasil Pilkada Bulukumba di MK Dicabut
Regional
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Bupati Terpilih di NTT Ternyata Warga Negara AS, Apakah Kewarganegaraan Ganda Berlaku di Indonesia?
Tren
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Perludem Nilai Parpol yang Tolak Pilkada 2022-2023 dengan Alasan Pandemi Inkonsisten
Nasional
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
KPU Ungkap Kendala dalam Pelaksanaan Pilkada 2020
Nasional
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
KPU: Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020 Paling Tinggi Sejak 2014
Nasional
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Pembatalan Dianulir MA, KPU Bandar Lampung Kembali Tetapkan Eva–Deddy sebagai Peserta Pilkada
Regional
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Kamis Ini, MK Gelar Sidang 34 Perkara Sengketa Pilkada 2020
Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...
Nasional