Nama Gubernur NTB Dicatut untuk Permintaan Dana Pengamanan Pilkada 2020

Kontributor Mataram, Karnia Septia
Kompas.com - Selasa, 10 November 2020 | 16:07 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaDok. Humas Pemprov NTBBeredar surat palsu yang mencatut nama Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang meminta sejumlah dana untuk pengamanan Pilkada 2020.

MATARAM, KOMPAS. com - Beredar surat palsu yang mencatut nama Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, terkait permintaan dana pengamanan Pilkada 2020 kepada perusahaan swasta yang beroperasi di daerah NTB.

Surat yang mencatut nama Gubernur NTB tersebut beredar di sejumlah media sosial dan sejumlah WhatsApp group pada Selasa (10/11/2020).

Terkait hal ini, Pemprov NTB memastikan bahwa surat yang beredar adalah hoaks atau kabar bohong.

“Tidak benar Gubernur meminta dana ini dan itu. Ini adalah ulah oknum atau segelintir orang yang memanfaatkan situasi ini. Kepada masyarakat kami harapkan agar jangan terpengaruh oleh hoaks tersebut,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, seperti dikutip dalam rilis tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa.

Baca juga: Sempat Minta Selimut, Tamu Hotel di Mataram Ditemukan Tewas Telentang di Depan Pintu Kamar

Najamuddin mengatakan, Gubernur merasa dirugikan dengan beredarnya hoaks tersebut.

Sebab, jika menyangkut urusan anggaran Pilkada sudah dianggarkan oleh masing-masing daerah di APBD murni maupun di APBD perubahan.

Najamuddin mengatakan, setelah surat tersebut beredar, tim PRCC (Public Relation Command Center) Humas dan Protokol Provinsi NTB melakukan penelusuran melalui teknologi informasi.

Tim menggunakan pencarian kemiripan gambar oleh Google Image didapatkan gambar yang mirip.

Terlihat adanya konten tulisan yang dibuat sangat mirip dengan surat yang beredar sebelumnya yang mencatut nama pimpinan di daerah lain.

Intinya surat itu meminta permohonan dana ke berbagai perusahaan daerah untuk pelaksanaan Pilkada dan dikirim ke rekening tertentu.

“Dalam penelusuran Tim PRCC, berbagai daerah juga secara bersamaan mendapatkan hoaks yang sama seperti DKI, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat,” kata Najamuddin.

Najamuddin berharap, masyarakat bijak menerima sebuah informasi, apalagi yang belum pasti kebenarannya.

Dia mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima sebuah informasi, terlebih informasi tersebut cukup sensitif.

PenulisKontributor Mataram, Karnia Septia
EditorRobertus Belarminus
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional