Titi AnggrainiJAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat permohonan uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Perludem menjadi salah satu pihak yang mengajukan uji materi terhadap UU Pilkada, terutama terkait mantan narapidana kasus korupsi yang akan mencalonkan diri jadi kepala daerah.
Titi mengatakan, percepatan putusan MK diperlukan agar bisa diterapkan dalam Pilkada 2020 yang tahapannya sudah akan dimulai Desember ini.
Pasalnya, pada 11 Desember 2019 nanti, tahapan pencalonan kepala daerah untuk jalur perseorangan akan dimulai. Dengan demikian, diharapkan sebelum mendaftar mereka sudah mendapat kepastian hukum.
"Agar mereka tidak sia-sia dalam proses pencalonannya, kami meminta kebijaksanaan MK untuk memutus sebelum dimulainya masa tahapan pencalonan perseorangan, artinya sebelum 11 Desember 2019," ujar Titi, sebagai salah satu pemohon yang hadir dalam sidang perdana uji materi UU Pilkada di MK, Selasa (8/10/2019).
Baca juga: Ajukan Uji Materi ke MK, ICW-Perludem Usul Jeda 10 Tahun bagi Eks Napi Korupsi Maju Pilkada
Dengan demikian, apabila calon perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak perlu menghabiskan sejumlah biaya dan energi untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2020.
Dia pun optimistis MK dapat segera memutus uji materi yang diajukan Perludem bersama Indonesia Corruption Watch (ICW). Ini dikarenakan masih ada waktu dua bulan untuk bisa mengujinya.
"Saya kira tidak sulit bagi MK. Pertama, ini bukan perkara baru, MK sangat menguasai substansi yang kami mohonkan," ucap Titi.
"Kedua, ini perkara yang mendapat perhatian publik dan publik berkepentingan terhadap perkara yang kami mohonkan ini," ujar dia.
Diketahui, ICW-Perludem mengajukan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada ke MK, terkait dibolehkannya napi kasus korupsi maju dalam pilkada.
Baca juga: Persoalan UU Pilkada yang Perlu Diperbaiki...
Sebelumnya, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa ada jeda waktu 5 tahun bagi napi kasus korupsi sebelum dapat mencalonkan diri.
Hal ini kemudian membuat Undang-Undang Pilkada pada 2015, yaitu UU Nomor 8 Tahun 2015 menetapkan adanya masa jeda 5 tahun bagi napi kasus korupsi.
Akan tetapi, MK kemudian membatalkan aturan dalam Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang mengatur masa jeda bagi napi kasus korupsi. Putusan ini tercantum dalam Putusan MK Nomor 42 Tahun 2015.
Putusan itu kemudian menjadi dasar Pasal 7 Ayat 2 Huruf g dalam UU Pilkada, yang memberikan izin bagi mantan terpidana kasus korupsi untuk maju kembali menjadi calon kepala daerah tanpa jeda waktu.
Dalam gugatannya, ICW dan Perludem tidak hanya meminta jeda waktu dihadirkan kembali, tapi diperpanjang menjadi 10 tahun.
