Ini Potensi Persoalan Pilkada 2020 Menurut Kemenko Polhukam

Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan Keluarga

KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) mengungkap potensi permasalahan umum pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.

Beberapa potensi tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendanaan Pilkada 2020 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (7/10/2019).

Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Parpol Kemenkopolhukam Yusran Yunus menjelaskan, permasalahan umum itu antara lain, keterlambatan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta bagi aparat keamanan (TNI/Polri).

"Kemudian, belum optimalnya kesiapan daftar pemilih untuk Pilkada 2020 dan potensi sengketa pencalonan dalam Pilkada 2020 karena jumlah daerah yang (melaksanakan pilkada) banyak," kata Yusran.

Hal lainnya, yakni sosialisasi penyelenggaraan pilkada serentak yang kurang optimal juga menjadi potensi masalah dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

"Termasuk juga potensi konflik antar pendukung pada saat kampanye dan pungut hitung suara," kata dia.

Diketahui, tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah dimulai dengan penandatanganan NPHD di tiap daerah hingga 1 Oktober 2019 lalu

Pelaksanaan Pilakda 2020 sendiri akan dilaksanakan pada September 2020 secara serentak di 234 kabupaten, 9 provinsi, 37 kota, dan 270 wilayah.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Sedangkan dari 203 kabupaten dan kota yang telah menandatangani NPHD, anggaran yang disetujui mencapai Rp 6.537.027.913.657.

Sebagian pemerintah daerah belum mencairkan anggaran lantaran sejumlah KPU daerah masih menyesuaikan anggaran yang mereka butuhkan di Pilkada 2020.

Kompas TV Penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy (D’Academy), Septyan Arochman alias Daffa menangis sambil menundukkan kepala. Daffa mengungkapkan penyesalannya karena gunakan narkoba. “Saya mohon maaf kepada keluarga, orangtua terutama. Saya menyesal, saya telah membuat kecewa orangtua dan keluarga. Saya berjanji inilah pembelajaran yang sangat berarti.” Ujar Daffa dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Senin (7/10/19). Daffa ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba bersama temannya, Randy Marza Putra (29), di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/19) dini hari lalu. Kasubdit 1 Direktorat Reserse NarkobaPolda Metro Jaya, AKBP Ahmad Fananimengatakan, Daffa dan Randy diciduk berdasarkan laporan warga sekitar. Saat menggeledah Daffa, polisi menemukan sebuah alat hisap bong, satu buah cangklong, dan satu bungkus sabu-sabu. Polisi juga mengamankan satu unit ponsel Daffa sebagai barang bukti. #PedangdutDaffat #DaffaAcademy #DAcademy