Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi saat menemui wartawan usai menjadi pematik diskusi di acara sarasehan refleksi pemilu di Digilib Cafe, Fisipol UGMJAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin dapat menghadapi serangan siber yang diprediksi juga akan muncul pada Pilkada 2020.
Belajar dari penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, KPU telah mengetahui langkah-langkah yang harus dijalankan dalam menghadapi serangan siber.
"Pada 2019 kami sudah bisa buktikan bahwa serangan seperti itu tidak memengaruhi IT KPU sama sekali," ujar Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).
"Ini karena kita memang belajar dari pengalaman Pilkada 2018 ketika hari pemungutan suara dan hari-hari berikutnya ketika pilkada 2018 kan situng KPU langsung down," kata dia.
Baca juga: KPU Ingin Larang Pemabuk dan Pezina Maju Pilkada, Tifatul: Kepala Daerah Harus Bermoral
Pramono mengatakan, sejak kejadian di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, KPU terus memperbaharui sistem teknologi informasi mereka.
Dengan demikian, sistem mereka mampu menangkal serangan siber dari berbagai peretas.
Pramono meyakini serangan siber terhadap sistem teknologi informasi KPU akam tetap muncul di Pilkada 2020. Karena itu, KPU tetap mengantisipasinya.
"Berkaca dari itu lah kemudian kami melakukan penguatan atas sistem IT kami sehingga di 2019 kemarin kami relatif bisa aman. Tantangan pasti ada tapi kami juga mempersiapkan diri jauh lebih baik," ujar dia.
Baca juga: Ternyata Banyak Pemerintah Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2020...
Pada penyelenggaraan Pilpres 2019, sistem teknologi informasi miliki KPU diserang oleh banyak peretas.
Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, IP Address yang digunakan para peretas berasal dari dalam dan luar negeri.
