Ternyata Banyak Pemerintah Daerah Belum Anggarkan Pilkada 2020...

Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan Keluarga

KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariKomisioner KPU Filipina Luie Tito F Guia (kanan) bersama Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penerapan e-rekapitulasi di negara lain, di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkap salah satu hal yang menjadi kendala pelaksanaan Pilkada 2020.

Kendala yang dimaksud, yaitu masih banyak pemerintah daerah yang belum menganggarkan pelaksanaan Pilkada 2020 dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Siang ini KPU, Bawaslu dan Kemendagri akan melakukan pertemuan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota termasuk KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Jadi kami akan lakukan koordinasi bagaimana menindaklanjuti ini," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Penyelenggara Pilkada 2020 diketahui terdiri dari sembilan provinsi serta 261 kabupaten dan kota.

Dari sembilan provinsi itu, baru enam yang menandatangani NPHD. Sedangkan dari 261 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020, baru 203 pemerintah daerah yang menandatangani NPHD.

Dari enam provinsi yang telah menandatangani NPHD, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 yang disetujui mencapai Rp 917.971.076.550.

Sedangkan dari 203 kabupaten dan kota yang telah menandatangani NPHD, anggaran yang disetujui mencapai Rp 6.537.027.913.657.

Sebagian pemerintah daerah belum mencairkan anggaran lantaran sejumlah KPU daerah masih menyesuaikan anggaran yang mereka butuhkan di Pilkada 2020.

Arief menambahkan, KPU akan meberi tenggat waktu bagi pemerintah daerah beserta KPU daerahnya untuk segera menandatangani NPHD, paling lambat Selasa (8/10/2019) besok.

Sebab, jika tidak segera dianggarkan, maka pelaksanaan pilkada terganggu. Jadwal pencalonan, kampanye hingga pencoblosan terancam molor.

"Lalu, pesan kami kepada 209 daerah yang sudah tanda tangan NPHD, pertama yang sudah disepakati dalam dokumen NPHD itu, harus dapat dapat dicairkan jumlahnya sesuai dengan yang ditandatangani," ujar Arief.

"Jangan sampai nanti ada pemotongan," lanjut dia.

Kompas TV Di media sosial beredar dan pesan aplikasi WhatsApp beredar sebuah unggahan konten yang memuat foto mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar, yang disebut telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks. "Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan,"kata Kurnia kepada Kompas.com, Minggu (6/10/2019). Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019. #RUUKPK #Ahok #DewanPengawasKPK