Tangani Papua, Pemerintah Disarankan Pakai Pendekatan Kebudayaan

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 14:47 WIB
KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI terpilih dari provinsi Papua Yorrys Raweyai menilai, permasalahan di Papua semestinya diselesaikan melalui pendekatan budaya.

"Saya pikir, solusi terbaik dari permasalahan itu pendekatannya harus melalui antropologi dan budaya," kata Yorrys dalam diskusi bertajuk "Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Yorrys mengatakan, pemerintah harus mengambil pendekatan budaya dalam menangani konflik di Papua, mengingat beragamnya kebudayaan dan suku di Papua.

Baca juga: Kompolnas: Polisi Kurang Implementasikan UU Otsus Papua

Yorrys yang juga merupakan politikus Partai Golkar itu berpendapat, Presiden Jokowi sebenarnya sudah memiliki visi dalam menggunakan pendekatan budaya, meski belum diimplementasikan dengan baik.

"Tinggal bagaimana implementasi menteri terkait ini yang menangani persoalan," ujar Yorrys.

Hal itu juga diamini oleh anggota Kompolnas Irjen (Purn) Bekto Suprapto yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.

"Pendekatan yang paling utama adalah dengan antropologi. Kita tidak perlu malu belajar dari Belanda bagaimana residen-residen dulu itu antropolog," ujar Bekto.

Baca juga: Kompolnas Anggap Perlu Penambahan Personel di Papua asal Tak Represif

Bekto menuturkan, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan pemerintah adalah tindakan afirmatif guna mengurangi rasa ketidakadilan yang dialami Papua.

Misalnya, pemerintah dapat mengatur perusahaan televisi agar memberi ruang bagi orang Papua dan tidak hanya menampilkan wajah-wajah yang dianggap cantik versi warga Indonesia bagian barat.

"TV kita itu kan banyak, 24 jam. Kenapa yang siaran yang jam 04.00 WIB pagi muka-mukanya enggak muka orang Melanesia? Kan dia nonton TV, kita jam 04.00 WIB belum bangun, tapi di sana orang sudah kegiatan," kata Bekto.

 

Kompas TV Wakil Ketua Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, bersama penyanyi Glenn Fredly dan Tompi merilis video blog berisi pesan perdamaian terkait aksi protes yang terjadi di Papua. Bahkan ketiganya meminta Presiden Jokowi serta politisi untuk hadir bagi masyarakat Papua. Pasca-kerusuhan di Papua, Presiden Joko Widodo mengklaim kondisi saat ini di tanah Papua situasi sudah normal kembali. Presiden juga memerintahkan polri untuk mengusut tuntas pelaku rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Presiden juga akan mengundang tokoh-tokoh papua ke istana pekan depan.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden