Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat untuk merajut kembali persatuan. JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan oleh pemerintah harus dipersiapkan dengan matang.
"Dan tadi pamit lagi presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tentu harus hati-hati ya, persiapkan dengan matang," kata Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Baca juga: Jokowi Diminta Segera Ajukan RUU Pemindahan Ibu Kota ke DPR
Zulkifli mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan lokasi yang akan dipilih, sarana prasarana yang mendukung, serta sumber daya alam (SDM) terkait rencana pemindahan ibu kota ini.
"Ya lokasi tentu, sarana-prasarana pendukung ya, pendukung itu sumber daya alam, yang mendukung itu air, lingkungan, dan lain-lain," ujar dia.
Selain itu, Zulkifli mengapresiasi pidato Jokowi terkait nota keuangan. Ia mengatakan, dukungan Jokowi terhadap ekonomi diharapkan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
"Ya justru kita dukung ya inisiatif bapak presiden untuk optimistis mengenai ekonomi kita. Juga diharapkan bahwa kita bisa tumbuh jauh lebih tinggi dari apa yang ada, dengan melakukan terobosan-terobosan mengembangkan kreativitas," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari bapak ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.
Baca juga: Di Hadapan DPR, Jokowi Jamin Pemindahan Ibu Kota Tak Akan Sedot APBN Besar
Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota bukan sekadar simbol identitas bangsa. Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.
Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.
