Ketum Golkar: Demokrat Bisa Perkuat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Selasa, 13 Agustus 2019 | 20:06 WIB
CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, saat di tempat pemungutan suara (TPS) 005, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung jika Partai Demokrat bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Airlangga menilai, kehadiran Demokrat bisa semakin menguatkan pemerintahan Jokowi di periode kedua.

"Dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

 

Menurut dia, Demokrat akan memperkuat posisi pemerintah terkait kebijakan yang memerlukan persetujuan parlemen.

"Apakah itu terkait perundang-undangan, apakah terkait fungsi anggaran, atau juga dengan pengawasan," ucap Airlangga. 

Baca juga: PKS Sarankan Demokrat Tanya Akar Rumput Sebelum Gabung ke Jokowi

Namun, Airlangga mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara dia dan elite Demokrat mengenai kemungkinan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Ia mengaku akan menunggu pengumuman resmi dari Demokrat. "Kalau mereka bikin statement kan, haknya mereka," ujar Airlangga. 

Saat ini, koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen sudah didukung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.

Namun, Airlangga meyakini bergabungnya Demokrat tak akan menimbulkan permasalahan koalisi yang terlalu gemuk atau pun masalah bagi-bagi kursi menteri.

Sebab, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. "Itu kan tergantung Pak Presiden," kata dia.

Baca juga: Jika Demokrat Bergabung Pemerintah, Jokowi Dinilai Tak Akan Untung

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.



Penulis : Ihsanuddin
Editor : Icha Rastika

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden