Wiranto: Soal Demokrat Tergantung Presiden Jokowi

Selasa, 13 Agustus 2019 | 15:22 WIB
ANTARA FOTO/Renald Ghifari Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019). Rakorsus tersebut membahas hal-hal penting terkait pascapemilu 2019. ANTARA FOTO/Renald Ghifari/hma/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menghargai sikap Demokrat jika ingin bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut dia, sikap itu merupakan sepenuhnya hak dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan para petinggi partai berlambang mercy.

"Itu kan keputusan politik dari para pimpinan politik dalam rangka kesinambungan politik dari masing-masing parpol. Mau koalisi atau tidak tergantung mereka," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Baca juga: Politisi Nasdem: Diterimanya Demokrat dalam Koalisi Tergantung Jokowi dan KIK

Namun Wiranto menegaskan bahwa diterimanya Demokrat dalam koalisi tergantung dari Presiden Joko Widodo sendiri. Termasuk apakah nantinya Demokrat akan mendapat jatah menteri jika bergabung ke pemerintah, itu sepenuhnya tergantung sikap Jokowi.

"Soal bagaimana selanjutnya tergantung presiden. Kita serahkan ke Presiden, enggak usah kita tanggapi sana sini. Nanti malah ribut, biarkan proses politik berjalan," ujarnya.

Menurut Wiranto, yang terpenting adalah koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf bisa memperkuat posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan kedepan.

Namun, Wiranto enggan berspekulasi apakah kehadiran Demokrat yang merupakan parpol pendukung Prabowo-Sandi pada pilpres 2019 lalu itu bisa diterima parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf lain.

"Enggak usah kita debatkan karena tergantung pada Presiden," ujar Wiranto.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Baca juga: Politisi Demokrat Sebut Arah Politik Partainya Dukung Jokowi-Maruf

"Ya, itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

Penulis : Ihsanuddin
Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden