KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau dinamika pemilihan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024.
Donal mengatakan, pemilihan ketua MPR, serta ketua DPR dan DPD, membuka ruang bagi adanya politik transaksional.
"Menurut saya, penting upaya ini dimonitor oleh KPK, ada potensi politik transaksional yang besar. Tiga-tiganya membuka ruang transaksional untuk terjadinya jual beli jabatan," kata Donal dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Donal mengatakan, praktik jual-beli jabatan itu dapat terjadi saat partai-partai politik melakukan lobi. Menurut Donal, praktik suap bisa saja terjadi dalam proses lobi-lobi tersebut.
Oleh karena itu, Donal juga meminta publik untuk memperhatikan rekam jejak nama-nama tokoh yang masuk dalam bursa pemilihan ketua MPR.
Donal berpendapat, MPR merupakan sebuah lembaga yang strategis dan kursi pimpinannya harus diisi oleh orang yang berintegritas dan jejak rekam yang bersih.
"Kita berharap parpol tidak mengusung orang-orang yang pernah dikaitkan dengan kasus-kasus korupsi menjadi capim MPR. Misalnya lima tahun belakangan ini ada dugaan korupsi e-KTP," ujar Donal.
Seperti diketahui, kursi ketua MPR tengah diperebutkan oleh sejumlah partai politik yang lolos di parlemen.
Kompas TV Kabar Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang akan ditampung dalam kabinet berikutnya Joko Widodo dan lembaga tinggi negara membuat 4 partai koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin berkonsolidasi. Keempatnya sudah menyatakan sebelumnya tak ingin baik Prabowo maupun partainya ikut dalam gerbong pemerintahan Joko Widodo. Maka ke-4 partai bertemu di Kantor Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pada Senin (22/7/2019) petang. Mereka yang hadir adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar serta Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa. Keluar bertamu dari kantor Partai Nasdem ketiga tamu enggan bicara detail soal agenda pembahasan. Salah satu tamu Muhaimin Iskandar mengaku pertemuan hanya mengeratkan kebersamaan partai koalisi. Yang bicara lebih jelas adalah Suharso Monoarfa. Plt Ketua Umum PPP itu membenarkan adanya pembicaraan terkait Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bila benar membicarakan soal Ketua MPR mengapa tanpa kehadiran PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu sekaligus tempat kadernya Joko Widodo yang kini jadi presiden untuk periode kedua? Surya Paloh yang jadi tuan rumah pertemuan menjelaskan bahwa 4 ketua umum hanya melakukan silaturahmi. Namun Surya tak menampik ada keinginan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin untuk memajukan paket pimpinan MPR sesuai pemenang pemilihan presiden. Pertemuan tak bisa ditampik erat kaitannya sinyal Joko Widodo dan Megawati yang ingin merangkul Prabowo Subianto dan Partai Gerindra masuk dalam barisan pemerintahan dan pimpinan lembaga legislatif DPR/MPR. Partai Golkar dan PKB yang paling kelihatan getol memperjuangkan untuk kursi Ketua MPR. Posisi Ketua MPR memang jadi primadona saat ini karena partai-partai politik sudah melihat arah ke pemilu selanjutnya yakni 2024. Sehingga aliansi strategis mulai dilakukan sejak dini. Karena posisi yang strategis maka pimpinan lembaga tinggi menjadi agenda yang dibidik jauh-jauh hari. Pertemuan 4 partai koalisi kemarin dan pertemuan Mega-Prabowo kiranya tak akan berakhir di sini. Masih ada agenda berikutnya, mempertemukan semua koalisi demi mendapatkan saling kesepahaman antar koalisi. Bila keputusan memberikan porsi strategis kepada Prabowo dan Gerindra sudah final. #KoalisiJokowiMaruf #PartaiNasdem #PimpinanMPR
Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz memberi keterangan kepada wartasan usai sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019). 
