Menerka Makna Nasi Goreng Racikan Megawati untuk Prabowo...

Kamis, 25 Juli 2019 | 09:27 WIB
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menyampaikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di kediaman Megawawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (24/7/2019). Pertemuan kedua tokoh nasional bersama sejumlah elit Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tersebut dalam rangka silaturahmi pasca Pemilu Presiden 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasi goreng menjadi menu primadona dalam pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Rabu (24/7/2019).

Saat menjamu Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Megawati tahu betul bagaimana menyenangkan hati Prabowo dan menjamunya dengan makanan favorit.

Diketahui, salah satu makanan kesukaan Prabowo adalah nasi goreng. Dalam beberapa pertemuan penting Prabowo bersama tokoh politik lain, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, nasi goreng selalu dihidangkan.

Bahkan, Megawati pernah mengungkap kegemaran Prabowo menyantap nasi goreng yang dimasak olehnya.

"Ada salah satu orang yang dekat dengan Pak Prabowo bilang ke saya, 'Pak Prabowo suka tanyakan lho, Bu, kapan mau bikin nasi goreng?'. Karena nasi goreng saya top, lho," kata Megawati pada 7 Januari 2019.

Baca juga: Cerita Megawati Masak Nasi Goreng untuk Gus Dur dan Prabowo...

Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono AnungDokumentasi PDI-P Megawati dan Prabowo bertemu didampingi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Kepala BIN Budi Gunawan, Puan Maharani, dan Seskab Pramono Anung
Makna tersembunyi?

"Luar biasa, saya sampai nambah, tapi Beliau (Megawati) ingatkan saya untuk diet," ujar Prabowo.

Lantas, apa makna yang tersembunyi di balik diplomasi nasi goreng tersebut? Mungkinkah menandakan cairnya koalisi pasca-pertemuan Jokowi dan Prabowo?

Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, politik memiliki simbol-simbol unik yang kadang tersirat dan tersurat. Diplomasi politik merupakan hal lumrah yang dilakukan untuk saling menyenangkan pihak lain.

"Orang saling bertukar simbol dan kadang suatu maksud tidak harus disampaikan secara eksplisit. Kadang ada kode yang harus dipahami kawan maupun lawan. Salah satunya diplomasi nasi goreng ini," kata Hamdi kepada Kompas.com, Rabu malam.

Baca juga: Politik Nasi Goreng Megawati Saat Bertemu Prabowo...

Di dalam dunia politik, kata Hamdi, tak ada lawan maupun kawan abadi. Saking cairnya politik, bisa tampak bersitegang di permukaan, sementara di belakang layar saling berangkulan.

Pesan tersebut, kata Hamdi, yang mungkin ingin disampaikan para politikus tersebut. Begitu Pemilu 2019 usai dan sudah diputuskan presiden-wakil presiden terpilih, maka tak ada lagi permusuhan.

Pasca-Pilpres, kata Hamdi, tokoh-tokoh politik mulai menjajaki satu sama lain. Maka terjadilah pertemuan Prabowo dengan Megawati yang sebelumnya pernah berpasangan dalam Pilpres 2009.

"Yang namanya penjajakan, pasti ada diplomasi, saling berkirim simbol. Termasuk kode Prabowo yang mengaku kangen dengan masakan Megawati," kata Hamdi.

Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo SubiantoDOKUMENTASI PDI-P Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
Buka kemungkinan koalisi

Sebelum memasuki periode kedua pemerintahan Jokowi, masih terbuka luas kesempatan bongkar pasang koalisi.

Hingga saat ini, Partai Gerindra masih kokoh di barisan oposisi. Namun, kata Hamdi, tak menutup kemungkinan partai tersebut akan merapat ke pemerintah.

Sebab, Prabowo pernah menyatakan bahwa pihaknya akan siap membantu jika dibutuhkan pemerintah.

Dengan adanya pertemuan tersebut, lanjut Hamdi, bukan tidak mungkin ada pembahasan yang menyerempet ke arah tersebut.

"Saya kira, ini bisa berarti Megawati membuka pintu untuk mengajak Prabowo berkoalisi. Atau sebaliknya, entah Prabowo sendiri yang mencoba mencari konstelasi baru setelah urusan MK selesai," kata Hamdi.

Masih banyak posisi politik yang bisa dirundingkan dalam diplomasi tersebut. Tak hanya posisi menteri, tapi juga kepala kelembagaan negara seperti MPR.

"Setelah ini aktor politik akan mencari kemungkinan baru. Kalau kemungkinan buat koalisi, kenapa enggak. Lazim saja orang melakukan deal-deal, kita dapat apa, untungnya apa," kata dia.

Baca juga: Sekjen Nasdem: Pertemuan Prabowo dan Megawati Itu Kenangan Lama Bersemi Kembali

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden