Wakil Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ferry Juliantono saat ditemui di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018). BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai presiden terpilih Joko Widodo memberikan sinyal untuk merangkul semua pihak, termasuk partainya yang menjadi oposisi, dalam membangun bangsa.
Sinyal itu tersirat saat Jokowi memberikan pidatonya sebagai presiden terpilih bertajuk Visi Indonesia yang digelar di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) lalu.
"(Pidato itu) bukan tawaran tapi sinyal. Sinyal bahwa sebagai presiden terpilih beliau mengambil inisiatif mengajak, merangkul. Bukan hanya Partai Gerindra saya rasa, tapi juga pihak-pihak yang diharapkan bisa membantu pemerintahan ke depan," ujar Ferry saat ditemui di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/7/2019).
Baca juga: Prabowo dan Dewan Pembina Gerindra Bahas Kemungkinan Dukung Pemerintah
Ferry berpendapat dalam video tersebut, Presiden Jokowi merasa perlu ada kebersamaan dalam menghadapi tantangan, terutama dalam persoalan ekonomi.
Ia pun menegaskan bahwa Prabowo dan Partai Gerindra memiliki kepentingan untuk membantu dalam memperbaiki perekonomian masyarakat.
"Dan kalau sudah bicara ekonomi rakyat, saya rasa Pak Prabowo, Partai Gerindra berkepentingan untuk membantu, memperbaiki, menjadikan ekonomi masyarakat jadi lebih baik," kata Ferry.
Sebelumnya, Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden terpilih pada Pilpres 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Minggu (14/7/2019) malam.
Baca juga: Waketum Gerindra Setuju Ada Pertemuan Lanjutan Antara Jokowi dan Prabowo
Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.
Jokowi mengutarakan apa yang akan dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mengundang investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang fokus serta tepat sasaran.
