Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid di kompleks parlemen, Selasa (13/11/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Sodik Mudjahid mengatakan, rekonsiliasi tak harus dimulai dari presiden terpilih Joko Widodo dan mantan calon presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, rekonsiliasi bisa dimulai dari para wakil rakyat di parlemen terutama pada saat pemilihan pimpinan MPR 2019-2024 dengan sistem paket.
"Jabatan yang sekarang ramai dibahas dan diperebutkan adalah posisi Ketua MPR. Posisi ketua MPR ditetapkan melalui pemilihan oleh anggota MPR (Berasal dari anggota DPR dan anggota DPD) yang biasa dilaksanakan dengan pengajuan sistem paket," kata Sodik dalam keterangan tertulis, Jum'at (19/7/2019).
Baca juga: Ketum Golkar Sebut Sudah Lobi Parpol Lain untuk Kursi Ketua MPR
Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi juga harus diikuti oleh para pimpinan partai politik yang ada di parlemen terutama dalam menetapkan ketua MPR.
Sodik mengusulkan, komposisi pimpinan MPR dan DPR periode 2019-2024 adalah Gerindra sebagai ketua MPR dan PDI-P sebagai ketua DPR.
"Terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR, Gerindra Ketua MPR, PDI-P ketua DPR dan Joko Widodo sebagai presiden Indonesia," kata dia.
Baca juga: Lobi-lobi Partai Politik ke Jokowi demi Kursi Ketua MPR...
Sodik mengatakan, komposisi pimpinan MPR dan DPR itu tanpa harus menunggu perubahan komposisi partai dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf dan koalisi Prabowo-Sandiaga.
"Tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDI-P serta Gerindra khususnya dalam pileg dan pilpres 2019-2024," pungkasnya.
