Cegah Disintegrasi, Pertemuan Jokowi dan Prabowo Dinilai Perlu Segera Direalisasikan

Jumat, 5 Juli 2019 | 18:37 WIB
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Calon presiden no urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Calon presiden no urut 02 Prabowo Subianto pada Debat Keempat Calon Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat malam ini menggambil tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie berpendapat bahwa pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019.

Jerry menilai pertemuan tersebut dapat menjadi langkah awal rekonsiliasi sosial di tengah masyarakat dan mencegah disintegrasi.

"Saat ini dibutuhkan rekonsiliasi, tapi harus direspons. Hal ini ada positifnya guna mencegah terjadi disintegrasi. Kan Presiden Jokowi terpilih bukan untuk pendukungnya tapi bagi pendukung Prabowo juga," ujar Jerry saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).

Menurut Jerry, tak dapat dimungkiri saat ini kondisi masyarakat masih terbelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo.

Baca juga: Emak-Emak Pendukung Ingin Prabowo Jadi Oposisi

Pasalnya banyak pendukung Prabowo-Sandiaga yang tidak menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak dalil permohonan tim hukum atas hasil Pilpres 2019.

Di sisi lain, penyebaran ujaran kebencian terus terjadi, khususnya di media sosial.

"Entah Juli atau Agustus pokoknya sebelum pelantikan. Soalnya saat ini sebagian kubu Prabowo belum menerima. Bisa 50 persen. Itu bisa kita lihat di medsos, masih ada hate speech (ujaran kebencian). Padahal pertarungan telah usai," kata Jerry.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa Prabowo akan bertemu Presiden Joko Widodo sebagai langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019. Kemungkinan pertemuan tersebut akan terjadi pada Juli ini.

Andre mengatakan pihaknya berharap pertemuan tersebut dapat menurunkan ketegangan antara pendukung kedua calon presiden itu saat pilpres.

Selain itu, melalui pertemuan, Prabowo dan Jokowi ingin menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kompetisi telah usai.

Namun, ia meminta semua pihak agar tidak memandang pertemuan tersebut sebagai upaya Prabowo untuk meminta jabatan menteri dalam kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Namun, pernyataan Andre tersebut tak lantas membuat kubu Jokowi menanggapinya secara positif.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Bukan Lagi Agenda Prioritas

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Johnny G Plate menuturkan bahwa ia belum melihat adanya keinginan kuat dari Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi.

Pasalnya, keinginan untuk bertemu Presiden Joko Widodo belum pernah diucapkan langsung oleh Prabowo.

Sementara, seusai pilpres beberapa kali Jokowi mengutarakan keinginannya untuk bertemu Prabowo.

Baca juga: Wakil Ketua TKN: Saya Belum Dengar Prabowo Bilang Ingin Bertemu Jokowi

"Saya belum mendengar tuh Pak Prabowo yang ngomong (akan bertemu Jokowi). Kalau yang lain yang ngomong ya enggak perlu kita dengar lagi," ujar Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai agenda pertemuan antara presiden terpilih Joko Widodo dan pesaingnya Prabowo Subianto sudah tidak terlalu penting.

Sebab, kata Moeldoko, pasca-Pilpres 2019 kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah kini sudah kembali normal.

"Masyarakat sudah baik-baik saja di luar, di bawah, menurut saya hal yang sudah normal sebenarnya jadi tidak terlalu penting (wacana pertemuan) itu dibicarakan lagi," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Kompas TV Wakil Presiden Terpilih, Ma'ruf Amin menegaskan rekonsiliasi seusai penetapan pemenang Pilpres dapat memperkuat persatuan. Ia menyampaikan bahwa presiden terpilih Joko Widodo juga menegaskan upaya rekonsiliasi tidak ada hubungannya dengan bagi-bagi menteri di kabinet. Sementara itu terkait kemungkinan Kader NU masuk dalam kabinet Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. #MarufAmin #JokoWidodo #JatahMenteri



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden