Dukung Jokowi-Ma'ruf atau Oposisi, Demokrat Belum Satu Suara

Senin, 1 Juli 2019 | 17:13 WIB
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat menyerahkan LPPDK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Internal Partai Demokrat belum satu suara dalam menentukan sikap politik pascapenetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, sikap kader masih terbelah. Ada yang menyatakan ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah. Ada pula yang tetap bersikukuh berada di oposisi.

"Per hari ini ada yang mau minta di oposisi saja, atau di luar seperti sekarang. Ada juga yang berpendapat bagus bersama-sama (koalisi pendukung pemerintah)," kata Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Pengamat: Pembubaran Koalisi 02 Sinyal Partai Pendukung Prabowo Merapat ke Jokowi

Penentuan keputusan semakin kompleks melihat peta dukungan di akar rumput. Di 80 daerah pemilihan Partai Demokrat yang unggul, ada daerah yang Pilpres-nya dimenangkan Jokowi-Ma'ruf. Namun tidak sedikit juga yang dimenangkan oleh Prabowo-Sandiaga.

Oleh sebab itu, lanjut Hinca, arah politik Partai Demokrat nantinya akan ditentukan di forum Majelis Tinggi Partai Demokrat. Setelah sikap politik ditetapkan, kata Hinca, seluruh struktur partai dipastikan mengikuti arahan tersebut.

"Ada yang unggulnya Pak Jokowi, ada yang unggulnya Pak Prabowo, ini keniscayaan. Namun demikian di Demokrat kalau sudah diputuskan oleh ketum maka semuanya ikut," ujar Hinca.

Ia memperkirakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat sudah memiliki keputusan pada tanggal 10 Juli 2019. Momen itu merupakan hari ke-40 wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Sinyal-sinyal Partai Demokrat kepada Koalisi Prabowo, Akankah Berlanjut?

Diberitakan, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukungnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Koalisi itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Berkarya.

Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Setelah itu, sejumlah parpol mulai memberikan sinyal arah politik selanjutnya. Elite dari berbagai partai politik ada yang sudah menyatakan diri bergabung ke koalisi pendukung pemerintah, yakni PAN dan Demokrat. Sementara sebaliknya bagi PKS dan Gerindra.

 

Kompas TV Kemungkinan Partai Demokrat untuk bergabung bersama koalisi pendukung presiden terpilih Joko Widodo kerap diperbincangkan. Saat penetapan pemenang pilpres oleh KPU, Partai Demokrat menyatakan akan membahas kemungkinan bergabung secara internal terlebih dahulu. Dalam penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di gedung KPU, Partai Demokrat pun diwakili wakil ketua umumnya, Syarief Hasan. Ia menyebut, partainya masih akan membahas keputusan bergabung dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan presiden terpilih. Namun, Syarief menekankan, Partai Demokrat berpengalaman dan sebaiknya kader Demokrat yang ikut membangun program kerja mendatang. #JokowiMarufAmin #Demokrat #KoalisiJokowi



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden