Soal Usul Pembubaran Koalisi, PKS Anggap Pernyataan Resmi Hanya dari Sekjen Demokrat

Selasa, 11 Juni 2019 | 16:49 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan usulan pembubaran koalisi Prabowo-Sandiaga oleh Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik hanya pernyataan pribadi.

Hidayat menegaskan, PKS hanya percaya pada pernyataan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan yang menyatakan masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

"Saya memegang pada ucap resmi dari pihak Demokrat, ya, dan pernyataan resmi itu disampaikan Pak Hinca Panjaitan," kata Hidayat saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Baca juga: Wasekjen Demokrat Usul Prabowo Segera Bubarkan Koalisi Pendukungnya

Hidayat mengatakan, berdasarkan pernyataan Hinca, Partai Demokrat masih bersama koalisi Indonesia Adil dan Makmur serta mengikuti proses gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Hidayat mempersilakan Demokrat menanggapi manuver dari salah satu anggota partai.

"Terus terang saja Sekjen itu lebih autentik dan otoritatif menyatakan sikap. Sampai hari ini Demokrat menegaskan dia masih dengan 02 mengikuti proses di MK sampai selesai," ujarnya.

Baca juga: Alasan Wasekjen Demokrat Minta Jokowi dan Prabowo Bubarkan Partai Koalisi

"Bahwa kemudian ada yang membuat manuver di luar itu, silakan Demokrat untuk menyikapi manuver dari warga partainya sendiri," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya.

"Saya usul, Anda (Prabowo) segera bubarkan koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir," ujar Rachlan seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019).

Kompas TV Partai Demokrat, melalui wasekjennya Rachland Nashidik, sempat mengusulkan adanya pembubaran koalisi partai. Menurut Demokrat, pembubaran ini untuk menghindari benturan di masyarakat.<br /> <br /> Anggota majelis tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebut pembubaran partai koalisi masih sebatas usulan. Max menilai usulan pembubaran partai tak lain untuk menghindari benturan sosial di masyarakat.<br /> <br /> Menurut Max, pembubaran dapat terjadi jika dilakukan kedua pihak, bukan hanya sepihak. #Demokrat #RachlandNashidik #MaxSopacua



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden