"Power Sharing" Akan Redakan Panasnya Situasi Politik Pasca-Pemilu 2019

Sabtu, 18 Mei 2019 | 10:25 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Rohaniwan sekaligus Pengamat Sosial Romo Benny Susetyo dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Inggu (29/5/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Panasnya situasi politik Tanah Air pasca-Pemilu 2019 diyakini akan mereda setelah pihak yang menang rela melakukan 'power sharing'.

Demikian diungkapkan tokoh Suluh Kebangsaan Romo Benny Susetyo seusai acara silaturahim dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).

"Indonesia itu tidak pernah terjadi yang namanya politik terlalu panas, karena ada power sharing. Itu yang menyelamatkan bangsa ini. Jadi nanti elite-elite politik itu punya kesadaran untuk power sharing, selesai semuanya," ujar Benny.

Baca juga: Tokoh Suluh Kebangsaan dan Megawati Bahas Situasi Pascapemilu 2019, Ini Isinya...

"Power sharing itu menjadi salah satu tradisi kita. Kalau kita belajar secara ilmiah, mengapa Indonesia tidak bisa sampai terjadi chaos gitu, karena ada power sharing. Itulah yang akhirnya menyelesaikan banyak masalah," lanjut dia.

Bentuk power sharing tersebut, lanjut Benny, tentu berupa pemberian posisi, baik di legislatif maupun di eksekutif.

Benny yakin, pihak yang menang nanti akan melanjutkan tradisi itu. Sebab, pihak pemenang memang tidak akan mengambil seluruhnya dan yang kalah tidak akan mungkin tersingkirkan seluruhnya pula.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Gerakan Suluh Kebangsaan, Ancaman Perpecahan Bangsa hingga Dukungan Para Tokoh Nasional

Pasti masing-masing pihak akan legawa dan melanjutkan kerja pembangunan.

Pihak pemenang diyakini cukup berbesar hati untuk merangkul yang kalah. Begitu pula sebaliknya, pihak yang kalah diyakini akan legawa dengan mengakui kekalahan dan turut berkontribusi bagi pembangunan.

Persoalan saat ini ada salah satu kontestan Pemilu yang tampaknya berkeras hati terhadap hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang, Benny tidak yakin sikap itu akan bertahan lama.

Baca juga: Bangsa Terancam Pecah, Sejumlah Tokoh Gagas Gerakan Suluh Kebangsaan

"Enggaklah, pasti enggak begitu. Pasti ada caranya. Ini ada waktunya. Nanti setelah ada itu (power sharing), selesai kok," ujar Benny.

"Itu kan biasalah. Dalam politik ada bumbu-bumbu seperti itu. Tapi yang penting bagaimana memperkuat nasionalisme sehingga kita bisa melalui ini. Ini badai kecil kok yang bisa diatasi," lanjut dia.

Kompas TV Tokoh gerakan suluh kebangsaan melanjutkan upaya untuk melakukan rekonsiliasi pascapemilu 2019. Pembicaraan soal rekonsiliasi kali ini dilakukan dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri. Ketua gerakan suluh kebangssaan Mahfud MD menyatakan, salah satu topik yang akan dibicarakan dengan Megawati adalah upaya untuk menyatukan kembali bangsa Indonesia.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden