Sarannya Diabaikan Prabowo, Demokrat Belum Pikirkan Keluar Koalisi

Rabu, 15 Mei 2019 | 21:04 WIB
ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) memberikan salam kepada wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/5/2019). Kedatangan AHY tersebut untuk bersilaturahmi dengan Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/WSJ.

BOGOR, KOMPAS.com - Meski sarannya agar capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2019 diabaikan, Partai Demokrat belum memiliki rencana untuk hengkang dari barisan koalisi.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menekankan, saat ini partainya memilih fokus memantau proses rekapitulasi penghitungan suara berjenjang oleh KPU.

"Kami tidak atau belum membicarakan hal itu (nasib koalisi). Yang jelas, kami masih terus melakukan monitor penghitungan suara," ujar Agus saat dijumpai jurnalis di Gedung Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

Baca juga: AHY Sebut Demokrat Sudah Sarankan Prabowo agar Tunggu KPU

 

Secara khusus, Partai Demokrat tidak hanya fokus pasa penghitungan suara Pilpres, namun juga penghitungan suara Pileg.

Menurut Agus, mengawal perolehan suara partainya di legislatif juga tidak kalah penting ketimbang hanya mengawal suara Pilpres.

"Kita ingin tidak hanya Pilpres yang diurus. Tapi juga ada Pileg yang juga sangat penting ya. Karena mereka akan menjadi wakil-wakil rakyat yang Insya Allah amanah dan membawa harapan bagi rakyat Indonesia, baik di DPR atau DPRD provinsi dan Kabupaten/kota," lanjut AHY.

Baca juga: Demokrat Dukung Prabowo Tolak Hasil Pemilu kecuali Ada Upaya Mengadu Rakyat

 

Diberitakan, Partai Demokrat rupanya telah menyarankan Prabowo Subianto untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Presiden Bogor, Rabu (15/5/2019).

Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.

Baca juga: Demokrat Minta Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu di MK

 

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam, usai proses pemungutan suara itu berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo. Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

 

Sebab, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan Pemilu 2019 ini.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo.

Kompas TV Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi isu politik akan masuknya Partai Demokrat dan PAN ke koalisi Joko Widodo-Maruf Amin pasca Pilpres. Menurut JK urusan koalisi di politik 5 tahunan sangatlah dinamis. #JusufKalla #PartaiDemokrat #KoalisiIndonesiaKerja



 

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden